Rumbia, Infobombana.id – Raja Moronene Pauno Rumbia VII, PYM Mokole Alfian Pimpie, menyatakan dukungan penuh terhadap rekomendasi Komisi III DPR RI yang menegaskan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden. Dukungan itu disampaikan sebagai respons atas wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu yang kembali mencuat dalam diskursus politik nasional.
Menurut Alfian, posisi Polri di bawah Presiden bukan sekadar persoalan struktur kelembagaan, melainkan menyangkut prinsip dasar penegakan hukum dan arah reformasi institusi keamanan negara.
“Penempatan Polri secara langsung di bawah Presiden adalah sesuatu yang sangat ideal dan sejalan dengan amanah reformasi,” kata Alfian dalam pernyataan resminya, Rabu (28/1/2026) .
Ia menilai, rekomendasi hasil Rapat Kerja Polri dengan Komisi III DPR RI tersebut merupakan langkah konstitusional yang tepat untuk menjaga independensi Polri sebagai alat negara. Dalam pandangannya, independensi itu menjadi prasyarat mutlak agar Polri dapat menjalankan fungsi penegakan hukum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tanpa intervensi kepentingan sektoral.
Alfian menegaskan, menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mereduksi peran strategis kepolisian dan membuka ruang konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
“Polri harus tetap berdiri sebagai institusi profesional yang bekerja untuk kepentingan hukum dan masyarakat, bukan kepentingan birokrasi atau politik tertentu,” ujarnya.
Dalam pernyataan tersebut, Raja Rumbia VII juga menyampaikan pesan langsung kepada seluruh jajaran kepolisian di Indonesia. Ia meminta anggota Polri untuk tetap menjaga semangat pengabdian dan istiqomah dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Teruslah berbenah diri menuju Polri yang semakin profesional dan dicintai masyarakat,” kata Alfian, sembari menekankan pentingnya kepercayaan publik sebagai fondasi utama kekuatan institusi kepolisian.
Sikap Raja Rumbia VII ini menambah daftar dukungan moral dari tokoh adat dan masyarakat terhadap keberlanjutan desain kelembagaan Polri pasca-reformasi. Di tengah perdebatan tentang relasi sipil dan aparat keamanan, suara dari wilayah adat Moronene Pauno Rumbia tersebut memperlihatkan bahwa isu independensi Polri tak hanya menjadi urusan elite politik di Jakarta, tetapi juga perhatian publik di daerah.
