Jakarta, infobombana.id – Konflik agraria masih menjadi persoalan laten di berbagai wilayah Indonesia. Sengketa tanah kerap muncul akibat tumpang tindih klaim kepemilikan, lemahnya administrasi pertanahan, hingga ketimpangan penguasaan lahan yang berlangsung puluhan tahun. Benturan kepentingan tak hanya terjadi antarwarga, tetapi juga melibatkan perusahaan dan pemerintah, sehingga konflik kerap berlarut-larut dan berdampak sosial-ekonomi luas.
Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menempatkan Reforma Agraria sebagai salah satu instrumen utama untuk meredam konflik tersebut. Kebijakan ini dirancang bukan semata sebagai pembagian tanah, melainkan sebagai upaya struktural menata ulang sistem penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih adil dan berkelanjutan.
Dalam penjelasan resminya, Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa Reforma Agraria bertumpu pada prinsip kepastian hukum. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui legalisasi aset, antara lain dengan penerbitan sertipikat tanah yang sah. Langkah ini dipandang krusial untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang selama ini dipicu oleh status tanah yang tidak jelas.
Kepastian hukum tersebut juga membuka pintu bagi peningkatan kesejahteraan. Tanah yang telah tersertifikasi dapat dimanfaatkan sebagai modal produktif, baik untuk kegiatan pertanian, usaha mikro, maupun akses pembiayaan perbankan. Dengan demikian, Reforma Agraria diharapkan tidak berhenti pada penyelesaian sengketa, tetapi berlanjut pada penguatan ekonomi masyarakat.
Selain itu, Reforma Agraria juga diarahkan untuk menata kawasan secara lebih berkeadilan. Melalui mekanisme redistribusi dan konsolidasi tanah, wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak tertata dapat diorganisasi ulang sesuai dengan fungsi ruang dan potensi lokal. Penataan ini dinilai penting untuk mencegah konflik baru akibat pemanfaatan ruang yang tidak terkendali.
Aspek keberlanjutan menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan tersebut. Reforma Agraria diintegrasikan dengan rencana tata ruang, sehingga penggunaan tanah sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan daerah. Pendekatan ini diharapkan mampu menekan eksploitasi berlebihan sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.
Kementerian ATR/BPN juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Pendekatan partisipatif dalam penataan tanah dinilai dapat memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, sekaligus membangun ketahanan sosial ekonomi di tingkat lokal.
“Konflik agraria tidak boleh dibiarkan menjadi warisan permasalahan antargenerasi. Reforma Agraria hadir agar ruang dikelola secara adil dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat hidup lebih sejahtera,” tulis Kementerian ATR/BPN dalam keterangan resminya.
Keberhasilan Reforma Agraria, menurut kementerian tersebut, tidak semata diukur dari jumlah sertipikat yang diterbitkan, melainkan dari dampak nyata di lapangan: menurunnya konflik, meningkatnya kepastian hukum, serta terbukanya akses ekonomi bagi masyarakat. Ketika ketiga aspek itu berjalan beriringan, Reforma Agraria diharapkan mampu mengubah konflik agraria dari sumber ketegangan menjadi fondasi kesejahteraan.
