Kendari, Infobombana.id – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S. Pd, M. Si, menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara, Selasa (31/3/2026).
Penyerahan laporan keuangan tersebut merupakan bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada BPK sebagai lembaga pemeriksa yang berwenang.
Dalam kegiatan itu, Ahmad Yani secara langsung menyerahkan dokumen LKPD kepada Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara. Langkah ini sekaligus menjadi penegasan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendorong tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Ahmad Yani mengatakan, penyusunan laporan keuangan telah dilakukan secara maksimal oleh seluruh perangkat daerah, meskipun dokumen yang diserahkan masih bersifat unaudited atau belum melalui proses audit resmi oleh BPK.
“Kami berharap laporan keuangan ini dapat menjadi dasar yang baik dalam proses pemeriksaan, serta mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Ahmad Yani.
Ia juga menyampaikan optimisme bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana dapat kembali meraih opini terbaik dari BPK, seiring dengan upaya pembenahan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yang terus dilakukan.
Sementara itu, pihak BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara mengapresiasi ketepatan waktu Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketepatan waktu tersebut dinilai sebagai indikator awal kedisiplinan dan komitmen pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan yang tertib.
Selanjutnya, BPK akan melakukan pemeriksaan secara terperinci terhadap laporan tersebut guna memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara yang secara bersamaan menyerahkan LKPD masing-masing.
Melalui penyerahan LKPD unaudited ini, Pemerintah Kabupaten Bombana diharapkan dapat kembali meraih opini terbaik dari BPK, sekaligus terus memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.
