Rumbia, Infobombana.id – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bombana, Hamlin, S. Pd., M. Si, menekankan pentingnya reorientasi tata kelola ekonomi desa guna mendongkrak daya saing daerah. Hal tersebut disampaikan Hamlin dalam Rapat Koordinasi bersama para Pendamping Profesional Desa di Aula Kantor Bappeda Bombana, Kamis (9/4/2026).
Pertemuan ini bukan sekedar forum koordinasi rutin, melainkan momentum strategis untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan desa yang selama ini dinilai masih berjalan parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi. Hamlin menegaskan, desa tidak boleh lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan harus menjadi subjek utama yang menentukan arah pertumbuhan ekonomi lokal.
Dalam forum yang dihadiri Kepala Bappeda Bombana dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat tersebut, Hamlin juga memaparkan sejumlah indikator makro daerah yang menjadi dasar penting perlunya perubahan pendekatan pembangunan desa.
Menurutnya, dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Bombana masih berada di bawah rata-rata nasional maupun Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memang menunjukkan tren peningkatan, namun capaian tersebut masih belum mampu melampaui rata-rata nasional dan provinsi.
“Data ini menunjukkan bahwa kita memiliki kemajuan, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong lompatan ekonomi yang signifikan. Di sinilah peran desa menjadi sangat penting,” ujar Hamlin.
Ia juga mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Bombana memang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi, namun masih berada di atas rata-rata nasional. Sementara itu, tingkat pengangguran dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat, meski angkanya masih lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi dan nasional.
Kondisi tersebut, lanjutnya, tidak terlepas dari belum optimalnya pengelolaan potensi desa yang sejatinya sangat melimpah, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga ekonomi kreatif. Tanpa pengelolaan yang terstruktur, terintegrasi, dan berorientasi pasar, potensi tersebut berisiko hanya menjadi data statistik tanpa dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dua Sayap Ekonomi: BUMDes dan Koperasi
Dalam konteks tersebut, Hamlin menegaskan bahwa visi besar Bombana sebagai kawasan Agrominapolitan tidak akan tercapai tanpa penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa. Ia menginstruksikan agar setiap perencanaan dalam APBDes diarahkan secara lebih fokus pada sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif.
“BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih adalah dua sayap yang harus menopang ekonomi desa. Keduanya bukan untuk saling berbenturan, melainkan saling melengkapi,” tegasnya.
Ia memproyeksikan BUMDes berperan sebagai pengelola potensi dan aset lokal desa, termasuk produksi dan pengolahan komoditas unggulan. Sementara itu, koperasi desa diarahkan untuk memperkuat distribusi, memperluas akses pasar, serta menjadi wadah partisipasi modal masyarakat.
Hamlin menggambarkan skema kolaboratif tersebut sebagai sebuah ekosistem ekonomi desa yang saling menguatkan. Dalam ekosistem ini, BUMDes menjadi motor produksi, sedangkan koperasi menjadi instrumen yang menjamin keberlanjutan usaha melalui jaringan distribusi, akses pembiayaan, dan penguatan kelembagaan ekonomi warga.
Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan BUMDes tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif untuk memenuhi regulasi. Lebih dari itu, BUMDes harus mampu menjadi instrumen strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli desa, serta menekan angka kemiskinan ekstrem secara sistematis dan berkelanjutan.
Melalui koordinasi intensif dengan para pendamping desa, DPMD Bombana berharap tercipta ekosistem ekonomi desa yang lebih adaptif, akuntabel, dan produktif. Pendamping desa diharapkan tidak hanya berperan sebagai fasilitator administratif, tetapi juga sebagai katalisator perubahan yang mampu mendorong lahirnya inovasi ekonomi berbasis potensi lokal.
Dengan langkah tersebut, Bombana menaruh harapan besar pada desa sebagai episentrum pertumbuhan baru, ruang di mana kemandirian ekonomi dibangun dari bawah, dan kesejahteraan masyarakat ditopang oleh kekuatan kolektif yang terorganisir secara berkelanjutan.
