Rumbia, Infobombana.id – Dua mantan pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Politeknik Bombana, Ilmi Hidayatul Aswat (HMPS ASP) dan Muhammad Rabbil Tasabih (HMPS TPI), memberikan tanggapan terkait Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di DPRD Bombana pada 8 Januari 2025 lalu. Keduanya menilai bahwa RDP tersebut tidak merepresentasikan suara seluruh mahasiswa Politeknik Bombana.
Menurut Ilmi Hidayatul Aswat, RDP yang diklaim mengatasnamakan mahasiswa Politeknik Bombana hanya dihadiri oleh 10 orang dari total 900 mahasiswa.
“RDP ini dilakukan secara tertutup, tanpa diketahui mayoritas mahasiswa. Topik yang dibahas juga tidak substantif karena isu seperti pemotongan anggaran sudah selesai dibahas dalam RDP internal kampus bersama Direktur dan Wakil Direktur II Politeknik Bombana,” ungkap Aswat.
Muhammad Rabbil Tasabih pun menyampaikan pandangan serupa. Ia mengkritik gerakan sebagian kecil mahasiswa yang membawa isu internal ke DPR.
“Membahas soal gaji dosen di forum seperti DPR itu tidak etis. Masalah seperti ini seharusnya diselesaikan di internal kampus,” cetus Rabbil.
Rabbil juga menegaskan tidak akan tinggal diam jika kelompok mahasiswa tersebut terus mengatasnamakan seluruh mahasiswa tanpa persetujuan.
“Jika tindakan seperti ini berlanjut, saya akan melawan dengan cara saya sendiri,” tegasnya.
Olehnya itu, kedua demisioner ini berharap agar gerakan mahasiswa ke depan lebih mengedepankan keterwakilan dan substansi, sehingga benar-benar mencerminkan kepentingan bersama seluruh mahasiswa Politeknik Bombana.
