Rumbia, Infobombana.id – Kepala Bulog Cabang Bombana, Aang Fahri Hajad, menyarankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana untuk menghadirkan pabrik penggilingan padi guna menstabilkan harga gabah di daerah tersebut.
Menurut Aang, keberadaan mesin penggilingan sendiri akan menjadi solusi bagi petani yang selama ini kerap menghadapi fluktuasi harga akibat terbatasnya kapasitas pabrik penggilingan swasta di Bombana.
“Kalau ada mesin penggilingan sendiri, petani tidak perlu khawatir harga gabah anjlok karena menumpuk. Selama ini sebagian petani terpaksa menjual hasil panennya ke luar daerah, seperti ke Konawe Selatan,” ujar Aang kepada wartawan, Selasa, 28 Oktober 2025.
Aang menjelaskan, saat ini terdapat berbagai jenis mesin penggilingan dengan kapasitas antara 30 ton hingga 120 ton per hari. Dengan fasilitas tersebut, Bulog berharap penyerapan gabah di Bombana bisa lebih maksimal dan memberikan semangat baru bagi para petani.
Ia meyakini, keberadaan pabrik penggilingan akan membantu menstabilkan harga di tingkat petani sekaligus mencegah gejolak di pasar.
“Petani berharap harga gabah yang mereka terima bisa sesuai dengan standar Bulog. Namun, banyak di antara mereka belum memahami soal kualitas padi dan mekanisme penyerapan gabah oleh pembeli. Selain itu, biaya transportasi juga menjadi kendala,” jelasnya.
Aang meembeberkan, harga beras di Bombana per Oktober 2025 tercatat masih berkisar Rp6.500 per kilogram. Namun demikian, Aang menegaskan bahwa Bulog tidak dapat sepenuhnya mengontrol penyerapan gabah oleh pedagang atau pengusaha.
“Harus ada pabrik penggilingan, apakah milik Pemda atau investor swasta, yang bisa masuk ke Bombana. Itu penting untuk menjaga stabilitas harga,” katanya.
Sembari menunggu rencana pengadaan mesin penggilingan yang dijadwalkan terealisasi pada tahun 2026, Aang membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta yang telah memiliki fasilitas serupa.
“Kalau memang ada swasta yang punya mesin penggilingan dan ingin bekerja sama dengan Bulog Bombana, kami sangat terbuka. Tidak harus penggilingan besar, yang penting bisa membantu petani,” ujarnya.
Target Pemkab Bombana: Miliki RMU Sendiri pada 2026–2027
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan pada tahun 2026 atau paling lambat 2027, daerah ini sudah memiliki Rice Milling Unit (RMU) sendiri. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, saat menghadiri panen raya di Dusun Lababu, Desa Tinabite, Kecamatan Lantari Jaya, Minggu (20/4/2025).
Dalam sambutannya, Bupati menyoroti permasalahan klasik yang dihadapi petani Bombana, yakni ketiadaan fasilitas penggilingan padi yang memadai, sehingga hampir seluruh gabah hasil panen dikirim ke luar daerah dalam kondisi mentah.
“Kekurangan kita di Bombana, kita belum memiliki pabrik penggilingan padi yang besar. Tugas kami nanti adalah menghadirkan itu. Bisa melalui bantuan pemerintah pusat atau kerja sama dengan investor. Target saya, tahun 2026–2027, tidak boleh lagi ada gabah yang keluar dari Bombana tanpa diolah terlebih dahulu,” tegas Burhanuddin.
Menurut data Pemkab Bombana, setiap tahun daerah ini menghasilkan sekitar 90 ribu ton gabah, namun hanya kurang dari 20 persen yang diolah di wilayah sendiri. Sisanya, sekitar 80 persen dijual ke luar daerah tanpa memberikan nilai tambah maksimal bagi petani lokal.
“Kalau kita olah di sini, hasilnya bukan cuma beras. Ada sekam dan dedak yang bisa jadi pakan ternak. Padahal sekarang para peternak kesulitan cari sekam. Artinya ada siklus yang salah yang harus kita benahi bersama,” jelas Bupati.
Burhanuddin menegaskan, pembangunan pabrik penggilingan padi bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan langkah strategis menuju kemandirian pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.
“Bayangkan, 90 ribu ton tiap tahun, dan peternak masih kesulitan cari pakan. Kita harus bisa kelola sendiri potensi ini. Ini soal ekonomi rakyat, soal ketahanan daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pemkab Bombana berkomitmen untuk mengupayakan segala kemungkinan agar kehadiran RMU dapat terwujud, mulai dari melobi kementerian terkait hingga membuka peluang investasi swasta.
“Yang terpenting, Bombana harus bisa mengelola hasil pertaniannya sendiri. Tidak boleh terus bergantung pada daerah lain,” pungkasnya.
