Jakarta, Infobombana.id – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membuka akses pembiayaan dan penyerapan hasil panen bagi petani jagung guna memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memutus ketergantungan petani pada tengkulak. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi lintas lembaga, mulai dari perbankan hingga Badan Urusan Logistik (Bulog).
Langkah tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Jumat, 6 Februari 2026.
Rapat yang berlangsung di Mabes Polri itu juga diikuti secara daring oleh gugus tugas Polda se-Indonesia. Rapat dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri. Evaluasi kinerja tahun sebelumnya menjadi salah satu agenda utama pertemuan tersebut.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, lanjutnya, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani jagung dan lembaga perbankan. Melalui kerja sama dengan Himbara, petani difasilitasi untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai sumber permodalan. Skema ini telah diterapkan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, untuk mendukung penanaman ulang dan perluasan lahan jagung.
Tak hanya soal permodalan, Polri juga mengawal aspek hilir dengan menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani. Melalui kerja sama dengan Bulog, hasil panen petani diserap langsung agar tidak dijual ke tengkulak dengan harga rendah.
Pengadaan jagung oleh Bulog pada 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026. Dalam kebijakan tersebut, Bulog menargetkan pengadaan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog,” ujar Brigjen Langgeng Purnomo.
Sementata itu, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyatakan kesiapan perbankan dalam mendukung program tersebut. Ia menyebutkan BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro yang besar untuk sektor pertanian.
Danang menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180T rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.
Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial, Polri berharap petani mampu mengelola usaha taninya secara berkelanjutan dan memenuhi kewajiban pembayaran kredit tepat waktu.
Melalui rapat koordinasi ini, Polri menargetkan penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak pada 2026 sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani jagung di berbagai daerah.
