Tangerang Selatan, Infobombana.id – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya pendekatan baru dalam proses pengadaan tanah di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan hidup masyarakat.
Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara pada Indonesia International Valuation Conference yang digelar di Tangerang Selatan, Kamis (24/04/2025). Di hadapan para ahli, akademisi, dan pemangku kepentingan, Ossy menyampaikan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan masyarakat yang terdampak.
“Pembangunan memang penting, tapi kita tidak boleh meninggalkan masyarakat yang lahannya diambil. Kita ingin setiap proses Pengadaan Tanah juga jadi awal bagi kehidupan yang lebih baik,” ujar Ossy Dermawan.
Dalam skema baru pengadaan tanah, pemerintah tidak lagi hanya fokus pada kompensasi berupa uang. Kini, pendekatan yang digunakan lebih menyeluruh dan terintegrasi dengan berbagai program sosial, seperti penyediaan hunian pengganti, pelatihan kerja, pendampingan usaha, hingga bantuan hukum. Langkah ini diambil agar masyarakat terdampak tidak hanya menerima ganti rugi, tetapi juga memiliki peluang untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Internasional, Embun Sari, menekankan bahwa paradigma pengadaan tanah telah bergeser menjadi lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
“Paradigma Pengadaan Tanah yang kami terapkan sekarang berbasis pada empat pilar, yaitu penguasaan, penggunaan, pengembangan, dan nilai tanah. Semua ini diarahkan untuk menciptakan layanan pertanahan yang berkeadilan, produktif, berkelanjutan, dan berstandar dunia,” jelas Embun Sari.
Dalam konferensi ini, Ossy Dermawan turut didampingi Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Agustin Iterson Samosir; Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Sudaryanto beserta jajaran. Hadir pula Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional MAPPI, Budi Prasodjo.
Langkah transformasi ini menandai komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menjadikan pengadaan tanah sebagai instrumen pembangunan yang tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga sosial, dengan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.
