Rumbia, Infobombana.id– Masalah Kemiskinan ekstrem saat ini masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang kini dihadapi Kabupaten Bombana. Persoalan ini bahkan masuk dalam kategori prioritas utama dari jumah 8 skala orioritas nasional di Tahun 2024.
Survey data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana mengklaim bahwa masih terdapat sekitar 1,72 persen atau berjumlah 3.226 jiwa di tahun 2023. Hal ini menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk segera mengambil langkah-langkah terbaik demi menghapus angka kemiskinan ekatrim di daerah itu secara berkala.
Miskin ekterem ialah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
Menurut data BPS tahun 2021, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp10.739 per orang dalam sehari atau jika dirupiahkan menjadi Rp322.170/orang dalam sebulan
Misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak, memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 1.288.680 per keluarga per bulan.
Adapun yang melatar belakangi meningkatnya masyarakat Kabupaten Bombana berstatus miskin parah yang dipantau pada angka yang tercatat dari tiga tahun terakhir. Kabupaten Bombana mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 10.73 persen setelah turun di angka 10.26 pada tahun 2022.
“Ini data yang dari tiga tahun terakhir, tahun 2021 angka miskin parah di angka 10.76, tahun 2022 turun pada angka 10.26, dan naik menjadi 10.73 persen pada tahun 2023,” terang Koordinator Integritas Pengolahan dan Desiminasi Statistik BPS Bombana, Afrizal, ditemui di Kantor BPS Bombana beberapa waktu lalu.
Dibawah kendali Penjabat Bupati Bombana Drs. Edy Suharmanto, M. Si, Pemkab Bombana terus berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem ini, utamanya di tahun 2024. Dengan kerja keras dan kerjasama semua pihak, Pemda Bombana yakin bisa mewujudkan Bombana yang lebih sejahtera dan bebas dari kemiskinan ekstrem.
Hal ini juga memacu pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis guna mengurangi angka kemiskinan tersebut.
Kebijakan dan Program Prioritas
Guna menggenjot percepatan penurunan angka kemiskinan, Pemkab Bombana meluncurkan berbagai program seperti program beasiswa yang tentunya bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bombana. Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan warga dapat memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan berpenghasilan lebih tinggi.
Selanjutnya, Pemkab Bombana berupaya meningkatkan pengembangan Infrastruktur desa: Infrastruktur yang memadai dianggap sangat penting untuk mendukung perekonomian desa. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya terus digalakkan untuk mempermudah akses masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
Disamping itu, Pemkab Bombana menggenjot pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui program-program pemberdayaan, seperti pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha kecil, Pemerintah Daerah berusaha meningkatkan perekonomian lokal. Fokusnya adalah pada sektor-sektor potensial seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Bantuan Sosial Tepat Sasaran
Pemerintah juga memperkuat mekanisme bantuan sosial agar tepat sasaran dan tepat guna. Bantuan ini mencakup bantuan pangan, kesehatan, dan pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Upaya ini diwujudkan melalui kolaborasi lintas OPD lingkup Pemkab Bombana. Pengentasan kemiskinan ekstrim juga melibatkan PT Jasa Prima Logistik Bulog Cabang Sulawesi Tenggara dan Perum Bulog Bombana.
Perum Bulog Bombana yang menyediakan stok beras bagi masyarakat berekonomi menengah kebawah. Proses penyaluran bantuan pun dilakukan steriiisasi sebelum disalurkan dan penyalurannya ditangani langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana dengan menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang didalamnya termasuk keluarga yang mengalami kemiskinan ekstrim.
Penyaluran bantuan pangan ini menyasar 12.948 KPM. Penerima Bantuan Pangan (PBP) masing-masing mendapatkan 10 kilogram setiap bulan. Aksi ini pun terus saja dilakukan hingga beberapa tahap sampai pada bulan Juni 2024.
Kolaborasi lintas sektoral terus dilakukan demi menangani masalah kemiskinan ekstrim, kerawanan pangan dan gizi, menjaga stabilitas harga dan juga pengendalian inflasi.
Setiap kali penyaluran logistik Edy Suharmanto selalu saja menekankan agar bantuan tersebut benar-benar disalurkan tepat sasaran dan tidak ada hambatan dalam penyalurannya.
“Mudah-mudahan bantuan ini dapat meringankan beban para penerima manfaat untuk beberapa bulan kedepan, meskipun nilai bantuan tidak terlalu besar tapi apabila dimanfaatkan dapat meringankan beban ekonomi bagi masyarakat penerima,” ujar Edy Suharmanto.
Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat
Upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem di Bombana ternyata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, termasuk swasta, LSM, dan masyarakat umum. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat diharapkan dalam setiap program yang dijalankan, sehingga hasil yang dicapai bisa lebih optimal. (Adv)
