JAKARTA, INFOBOMBANA.ID – Pemerintah terus mendorong kemudahan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat melalui berbagai kebijakan fiskal di daerah. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pemberian insentif berupa pengurangan hingga pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diterapkan sejumlah pemerintah daerah di Indonesia.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui infografis resminya menjelaskan bahwa setiap peralihan hak atas tanah dan bangunan pada prinsipnya mewajibkan pihak penerima hak untuk melunasi BPHTB. Namun, sejumlah pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan khusus yang memberikan keringanan bagi masyarakat.
BPHTB merupakan pajak daerah yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Pungutan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola pemerintah kabupaten maupun kota.
Meski demikian, dalam rangka mendukung program perumahan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak, sejumlah daerah memberikan insentif berupa pengurangan atau pembebasan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing.
Berdasarkan data yang mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, serta Menteri Dalam Negeri, terdapat puluhan kabupaten dan kota di berbagai provinsi yang telah menerapkan kebijakan tersebut.
Daftar Daerah yang Memberikan Pengurangan atau Pembebasan BPHTB
Aceh
- Kabupaten Aceh Besar
Riau
- Kabupaten Pelalawan
- Kabupaten Rokan Hilir
- Kabupaten Bengkalis
- Kabupaten Siak
- Kabupaten Indragiri Hilir
- Kota Dumai
- Kota Pekanbaru
Sumatera Barat
- Kabupaten Pesisir Selatan
Sumatera Utara
- Kabupaten Dairi
- Kabupaten Deli Serdang
- Kabupaten Karo
- Kabupaten Langkat
- Kabupaten Nias
- Kabupaten Nias Barat
- Kabupaten Nias Utara
- Kabupaten Samosir
- Kabupaten Tapanuli Utara
- Kota Tanjungbalai
- Kota Binjai
- Kota Gunungsitoli
- Kota Pematangsiantar
Sumatera Selatan
- Kabupaten Musi Rawas
- Kota Prabumulih
- Kepulauan Riau
- Kabupaten Lingga
- Kabupaten Bintan
- Kabupaten Karimun
- Kabupaten Natuna
- Kota Tanjungpinang
Jambi
- Kabupaten Tebo
- Kabupaten Muaro Jambi
- Kabupaten Bungo
- Kota Sungai Penuh
- Kepulauan Bangka Belitung
- Kabupaten Bangka Tengah
- Kabupaten Bangka
- Kabupaten Bangka Barat
- Kabupaten Bangka Selatan
- Kabupaten Belitung Timur
- Kabupaten Belitung
- Kota Pangkalpinang
Lampung
- Kabupaten Pesisir Barat
- Kabupaten Lampung Selatan
Bengkulu
- Kabupaten Bengkulu Selatan
- Kalimantan Barat
- Kabupaten Bengkayang
- Kabupaten Sintang
- Kabupaten Sekadau
- Kabupaten Sambas
- Kabupaten Landak
Kalimantan Selatan
- Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Kalimantan Timur
- Kabupaten Kutai Timur
- Kabupaten Kutai Kartanegara
- Kota Bontang
- Kota Samarinda
Kalimantan Tengah
- Kabupaten Pulang Pisau
- Kabupaten Murung Raya
- Kabupaten Barito Timur
- Kabupaten Kotawaringin Timur
Gorontalo
- Kabupaten Bone Bolango
Sulawesi Barat
- Kabupaten Mamuju Tengah
- Kabupaten Mamuju
Sulawesi Utara
- Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Sulawesi Tengah
- Kabupaten Morowali Utara
- Kota Palu
Sulawesi Selatan
- Kabupaten Enrekang
- Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap)
- Kabupaten Bantaeng
- Kabupaten Maros
- Kabupaten Luwu
- Kabupaten Jeneponto
- Kabupaten Wajo
Bali
- Kabupaten Buleleng
- Kabupaten Karangasem
- Kabupaten Klungkung
- Kabupaten Badung
- Kabupaten Gianyar
Daerah Istimewa Yogyakarta
- Kabupaten Kulon Progo
DKI Jakarta
- Kabupaten Kepulauan Seribu
- Kota Administrasi Jakarta Barat
- Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Kota Administrasi Jakarta Timur
- Kota Administrasi Jakarta Utara
Jawa Barat
- Kabupaten Cianjur
- Kabupaten Ciamis
- Kabupaten Pangandaran
- Kabupaten Kuningan
- Kabupaten Cirebon
- Kabupaten Tasikmalaya
- Kota Banjar
Jawa Tengah
- Kabupaten Banyumas
- Kabupaten Blora
- Kabupaten Boyolali
- Kabupaten Cilacap
- Kabupaten Jepara
- Kabupaten Karanganyar
- Kabupaten Kebumen
- Kabupaten Pekalongan
- Kabupaten Pemalang
- Kabupaten Wonogiri
- Kota Semarang
Jawa Timur
- Kabupaten Ponorogo
- Kabupaten Blitar
- Kabupaten Jombang
- Kabupaten Kediri
- Kabupaten Lumajang
- Kabupaten Madiun
- Kabupaten Pasuruan
- Kabupaten Banyuwangi
- Kabupaten Sumenep
- Kabupaten Trenggalek
- Kabupaten Lamongan
- Kabupaten Situbondo
- Kabupaten Bondowoso
- Kabupaten Gresik
- Kabupaten Magetan
- Kabupaten Pamekasan
- Kabupaten Probolinggo
- Kabupaten Ngawi
- Kabupaten Pacitan
- Kota Batu
- Kota Blitar
Berdasarkan daftar daerah diatas, ATR/BPN mengingatkan bahwa bentuk pengurangan maupun pembebasan BPHTB di setiap daerah memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda. Karena itu, masyarakat yang akan melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunan disarankan untuk terlebih dahulu memeriksa regulasi yang berlaku di pemerintah daerah setempat.
Kebijakan insentif BPHTB tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, mempercepat proses peralihan hak atas tanah, serta mendukung program penyediaan dan kepemilikan rumah yang lebih terjangkau bagi warga.
Sumber: Infografis ATR/BPN mengacu pada SKB Tiga Menteri tentang dukungan percepatan kepemilikan rumah bagi masyarakat.
