Rumbia, Infobombana.id – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi memulai tahapan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 melalui entry meeting yang digelar di Ruang Rapat Bupati Measa Laro, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S. Pd., M. Si, sebagai tindak lanjut dari surat tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Entry meeting tersebut turut dihadiri tim pemeriksa BPK Sultra, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, para kepala perangkat daerah, Direktur BLU RSUD Bombana, hingga pejabat pengelola keuangan di lingkup Pemkab Bombana.
Dalam arahannya, Wabup Ahmad Yani menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi lintas perangkat daerah selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia mengingatkan bahwa keterbukaan menjadi kunci dalam memastikan kelancaran pemeriksaan.
“Jika terdapat permasalahan yang belum dapat diselesaikan, agar segera disampaikan sehingga bisa dicarikan solusi bersama. Harapannya, melalui kerja sama dan komitmen yang kuat, kita tetap dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Ahmad Yani.
Selain itu, ia juga mendorong efisiensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi digital, khususnya untuk kegiatan dinas di luar daerah.
“Jika terdapat kegiatan di luar daerah yang masih dapat diselesaikan secara daring, agar dapat dimaksimalkan melalui media online,” katanya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, ST. M.P.W.K, menyoroti pentingnya kesiapan perangkat daerah dalam mendukung proses pemeriksaan, terutama terkait kelengkapan data dan dokumen.
Ia menegaskan bahwa partisipasi aktif seluruh organisasi perangkat daerah sangat dibutuhkan, terlebih di tengah dinamika perombakan jabatan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
“Koordinasi dengan pejabat sebelumnya tetap perlu dilakukan, terutama terkait data dan dokumen yang dibutuhkan,” ujarnya.
Entry meeting ini menjadi tahapan awal sebelum pemeriksaan lebih mendalam dilakukan oleh BPK. Pemerintah daerah berharap seluruh rangkaian proses berjalan lancar dan menghasilkan penilaian positif, sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan di masa mendatang.
