RUMBIA, INFOBOMBANA.ID – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa (Rakordes) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini digelar di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Rabu (22/7/2026),
Rakor inj dihelat sebagai upaya pemerintah mempercepat transformasi pembangunan desa menuju kawasan agrominapolitan yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.
Rakordes ini pun menjadi forum evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa selama semester pertama 2026 sekaligus menyelaraskan arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta mempercepat digitalisasi layanan publik.
Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M. Si, yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan desa harus mengambil peran lebih besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, bukan sekadar menjadi pelaksana program pembangunan.
“Desa harus mampu bertransformasi menjadi kawasan agrominapolitan yang mandiri dan berdaya saing,” kata Burhanuddin.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan desa bertumpu pada tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kemampuan mengembangkan potensi ekonomi di masing-masing wilayah. Karena itu, kepala desa diminta tidak ragu melaksanakan program yang telah dianggarkan dalam APBDes selama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk memperkuat tata kelola tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana melibatkan Inspektorat dan Kepolisian Resor Bombana dalam Rakordes. Burhanuddin menilai pola pengawasan perlu lebih mengedepankan langkah preventif dibandingkan penindakan agar pemerintah desa dapat bekerja secara tertib dan profesional.
“Kita ingin pengawasan dilakukan melalui pendekatan preventif sehingga kepala desa dapat bekerja dengan tenang dan tertib administrasi,” ujarnya.
Selain aspek pemerintahan, Burhanuddin juga mendorong DPMD mengawal transformasi BUMDes menjadi lembaga usaha yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat desa. Menurutnya, penguatan BUMDes menjadi salah satu kunci dalam membangun ekonomi perdesaan yang berkelanjutan.
Ia menyebut konsep One Village One Product (OVOP) sebagai strategi yang dapat mendorong setiap desa memiliki produk unggulan yang bernilai ekonomi. Salah satu komoditas yang dinilai berpotensi dikembangkan adalah Kopi Lakawa dari Kecamatan Poleang Tenggara.
“Aspek bisnis BUMDes harus diperkuat agar benar-benar menjadi jangkar ekonomi perdesaan,” katanya.
Pelaksana Tugas Kepala DPMD Bombana, Hamlin, mengatakan Rakordes juga dimanfaatkan untuk memetakan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah desa. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan program pembinaan dan pendampingan yang lebih tepat sasaran.
“DPMD ingin mengetahui secara langsung berbagai kendala yang dihadapi pemerintah desa sehingga solusi yang disiapkan sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Hamlin.
Rakordes menghadirkan narasumber dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia yang membahas strategi pengembangan produk unggulan desa dan peningkatan investasi. Sementara itu, Lawang Sewu IT memaparkan pemanfaatan sistem digital untuk mendukung administrasi pemerintahan desa serta pengelolaan BUMDes.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, unsur Forkopimda, camat, kepala desa, ketua BPD, direktur BUMDes, pimpinan instansi vertikal, perbankan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan satu unit ambulans desa dari PT Situs AHB Kabaena kepada Pemerintah Desa Pongkalaero dan penyerahan santunan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris warga Desa Mattirowalie dan Desa Batuawu.
