RUMBIA, INFOBOMBANA.ID – Musyawarah Kabupaten (Mukab) III Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bombana Tahun 2026 digelar di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Selasa (8/9/2026).
Mukab tersebut menjadi momentum menentukan arah baru Kadin Bombana sekaligus memperkuat sinergi pemerintah daerah dan dunia usaha di tengah besarnya potensi investasi serta sumber daya alam yang dimiliki daerah itu.
Dalam Mukab III tersebut, Roysman terpilih sebagai Ketua Kadin Kabupaten Bombana yang baru. Ia menggantikan kepemimpinan sebelumnya yang dipimpin Irda Siswanto.
Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S. Pd., M. Si, Wakil Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara (Sultra) Bidang Organisasi, SDM dan Restek Dr. Supriadi, SH., MH., PhD yang mewakili Ketua Kadin Sultra, Wakil Ketua Umum Organisasi dan Keanggotaan Kadin Sultra Syawal Rigai, Ketua Kadin Kabupaten Kolaka Hj. Febrianti Syafruddin, Ketua DPRD Bombana Iskandar, SP, serta sejumlah politisi, pengusaha dan pelaku UMKM.
Pemkab buka ruang kolaborasi dengan Kadin
Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani mengatakan keberadaan Kadin penting sebagai wadah yang mempertemukan pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah.
Menurut dia, Kadin bersama pemerintah daerah dapat mendorong pengusaha lokal agar lebih aktif mengambil peluang dari potensi dan investasi yang berkembang di Bombana.
“Oleh sebab itu, dengan adanya Kadin ini, saya kira sangat baik. Insyaallah akan lebih indah ketika nanti kita bisa berkolaborasi bersama, bagaimana kita bisa memikirkan dan mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Bombana,” kata Ahmad Yani dalam sambutannya.
Ahmad Yani juga mendorong Kadin ikut mengawal pengembangan koperasi sekaligus memperbesar keterlibatan pengusaha lokal dalam pengelolaan potensi daerah.
“Kadin harus bersama-sama dengan pemerintah daerah tampil ke depan dan mengawal hal tersebut,” ujarnya.
Menurut Ahmad Yani, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam mendorong pembangunan ekonomi.
“Pemerintah daerah membutuhkan dunia usaha, dan dunia usaha juga membutuhkan pemerintah daerah,” katanya.
Ia memastikan pemerintah daerah akan membuka ruang koordinasi dengan Kadin dan para pengusaha, termasuk dalam hal perizinan dan investasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah juga menjamin bahwa hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan perizinan dan investasi, insyaallah akan kita permudah,” ujar Ahmad Yani.
Ia berharap kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dapat membuat investasi yang masuk ke Bombana memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
“Dengan sinergitas, kolaborasi dan komunikasi yang baik, insyaallah pembangunan Kabupaten Bombana dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Yani juga meminta dukungan Kadin Sultra untuk memfasilitasi persoalan izin usaha pertambangan (IUP) batu yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Bombana.
Kadin Sultra soroti manfaat investasi
Mewakili Ketua Kadin Sultra, Wakil Ketua Umum Kadin Sultra Bidang Organisasi, SDM dan Restek Dr. Supriadi mengatakan besarnya potensi sumber daya alam Bombana harus diikuti dengan peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pengusaha lokal.
Supriadi mengatakan Kadin telah memiliki data PDRB Kabupaten Bombana hingga 2025 yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi daerah secara objektif.
Namun, ia mempertanyakan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dan investasi tersebut telah memberikan ruang bagi pengusaha lokal.
“Dengan kekayaan alam sebesar itu, sudah berapa banyak perusahaan lokal Bombana yang naik kelas? Sudah berapa banyak UMKM Bombana yang masuk dalam rantai pasok perusahaan-perusahaan besar?” kata Supriadi.
Ia juga mempertanyakan manfaat investasi terhadap masyarakat setempat. “Dan yang paling penting, sudah sebandingkah kekayaan yang keluar dari bumi Bombana dengan kesejahteraan yang tinggal di Bombana?” lanjutnya.
Supriadi menegaskan Kadin tidak menolak investasi. Menurutnya, investasi justru harus terus didorong, tetapi harus mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.
“Saya tidak mengatakan investasi itu salah. Justru yang sama-sama harus kita pikirkan adalah bagaimana agar investasi semakin besar masuk ke Bombana,” ujarnya.
Namun, investasi menurut dia tidak boleh hanya menghasilkan angka produksi. “Investasi harus melahirkan pengusaha baru. Investasi harus membesarkan pengusaha lokal. Investasi harus membuka lapangan pekerjaan. Investasi harus menghidupkan UMKM. Dan investasi harus memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Supriadi.
Ia menilai salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah pola pengelolaan sumber daya alam yang masih banyak dikirim keluar daerah dalam bentuk mentah.
“Investor di Bombana banyak, sumber daya alam kita juga kaya. Tetapi persoalannya, kita mau membawa sumber daya alam itu ke mana? Selama ini ujung-ujungnya kita hanya menjual hasil bumi dalam bentuk mentah atau ala kadarnya,” ujarnya.
Supriadi mencontohkan komoditas hasil laut Bombana yang menurutnya masih dibawa keluar daerah sebelum mendapatkan nilai tambah.
“Contohnya Bombana memiliki laut yang bagus. Udang kita bagus, tetapi udang itu hanya dibawa ke Kendari, kemudian dari Kendari baru dilempar ke kawasan lain,” katanya.
Menurut dia, pengolahan hasil bumi di daerah sendiri dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi.
“Dengan begitu, kita bisa menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan di Bombana, baru kemudian produknya kita lempar ke luar daerah,” ujarnya.
Supriadi juga menyoroti perputaran ekonomi yang menurutnya masih banyak terjadi di luar Bombana.
“Pertanyaannya, di mana perputaran ekonomi di Kabupaten Bombana? Tidak ada, kan? Ini paradigma yang harus kita ubah,” kata dia.
Ia mendorong Kadin menjadi wadah advokasi dan fasilitasi agar pengusaha lokal dapat mengambil bagian dalam kegiatan investasi.
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah membangun rumah kemasan untuk mendukung UMKM agar lebih siap masuk ke pasar yang lebih luas.
“UMKM yang ada di Kabupaten Bombana dibuatkan wadah yang namanya rumah kemasan. Di sana mereka dididik, dilatih, dan disertifikasi. Kadin bisa berperan sebagai advokasi dan fasilitator bagi pengusaha lokal,” ujarnya.
Selain pendampingan, Supriadi menilai ruang kemitraan dengan perusahaan juga dapat diarahkan pada pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM dan pengusaha lokal.
Menurutnya, Kadin dapat mengambil posisi sebagai penghubung agar program-program perusahaan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi dunia usaha lokal.
“Kita siap mengadvokasi, mengedukasi, dan melatih mereka agar menjadi pengusaha yang lebih profesional dan terstruktur,” kata Supriadi.
Ia menilai penguatan peran tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, Kadin, pelaku UMKM dan masyarakat.
Roysman targetkan keterlibatan pengusaha lokal 75 persen
Roysman mengatakan kepemimpinannya akan diarahkan untuk memperbesar ruang bagi pengusaha lokal dalam kegiatan ekonomi di daerah sendiri.
“Saya ingin mengajak semua teman-teman pengusaha yang ada di Kabupaten Bombana untuk kita tidak menjadi penonton di kabupaten kita sendiri,” kata Roysman.
Menurut dia, perusahaan besar yang datang ke Bombana harus tetap diberi ruang, tetapi kehadirannya perlu dibarengi dengan keterlibatan pengusaha dan tenaga kerja lokal.
“Kita tetap memberikan ruang kepada mereka untuk berusaha, tetapi mari kita berjalan bersama-sama dengan pengusaha-pengusaha lokal dan anak-anak daerah,” ujarnya.
Roysman mengatakan berdasarkan pengamatan dan perhitungannya, keterlibatan pengusaha lokal dalam aktivitas perusahaan besar masih sangat kecil.
“Mengenai persentase keterlibatan pengusaha lokal, selama ini, menurut hitungan dan pengamatan saya, keterlibatan pengusaha lokal mungkin tidak sampai 5 persen,” katanya.
Karena itu, ia memasang target agar keterlibatan pengusaha lokal meningkat secara signifikan. “Kalau bisa, keterlibatan pengusaha lokal minimal mencapai 75 persen,” ujar Roysman.
Untuk mewujudkan target tersebut, Roysman mengatakan dirinya akan berkomunikasi langsung dengan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Bombana.
“Saya akan berbicara langsung kepada pimpinan perusahaan. Saya akan mengajak teman-teman pengusaha lokal untuk kita kunjungi satu per satu perusahaan yang ada di Bombana. Kita akan tanyakan apa yang bisa diberdayakan dan dikerjasamakan dengan perusahaan lokal,” katanya.
Selain memperbesar keterlibatan pengusaha lokal, Roysman juga berencana mendata perusahaan yang beroperasi di Bombana dan melihat potensi CSR yang dapat diarahkan untuk pengembangan UMKM.
“Kita akan melihat perusahaan-perusahaan tersebut, sebesar apa pendapatannya, kemudian kita mencari regulasi yang mengatur kewajiban CSR mereka,” ujarnya.
Salah satu gagasan yang ingin dikembangkan adalah rumah oleh-oleh yang menjual produk UMKM Bombana.
“Kenapa kita tidak menyediakan oleh-oleh dari produk UMKM Bombana sendiri?” kata Roysman.
Ia menyebut sejumlah produk lokal seperti gula kelapa dan terasi dapat dikembangkan dengan kemasan dan label UMKM Bombana.
“Sumber pendanaannya kita harapkan bisa berasal dari CSR perusahaan-perusahaan tersebut,” ujarnya.
Roysman juga mengatakan sekretariat Kadin Bombana akan segera disiapkan agar organisasi tersebut memiliki tempat untuk berkumpul, melakukan pertemuan dan menjalankan aktivitas organisasi.
Sementara itu, Ketua Panitia Mukab III Kadin Bombana, Asrin Sarewo, mengatakan pelaksanaan musyawarah tersebut bukan sekadar agenda pergantian kepengurusan.
Menurut Asrin, Mukab menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus menentukan arah Kadin Bombana ke depan.
Ia mengatakan Kadin harus memperluas keanggotaan dan tidak hanya berfokus pada sektor usaha tertentu.
Ke depan, kata dia, Kadin Bombana diharapkan dapat menaungi pelaku usaha dari berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri, konstruksi hingga usaha mikro.
Asrin juga menekankan pentingnya menjadikan Kadin sebagai organisasi yang inklusif.
“Kadin bukan organisasi yang eksklusif dan bukan organisasi yang hanya berpihak kepada kelompok atau kepentingan tertentu,” ujarnya.
Pada akhirnya, lanjut Asrin, penguatan organisasi Kadin diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan investasi, pertumbuhan UMKM, terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Bombana.
