RUMBIA, INFOBOMBANA.ID – Persoalan pertambangan, peredaran narkotika, hingga distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Kabaena menjadi sejumlah isu yang mengemuka dalam pertemuan coffee morning Kapolres Bombana AKBP Irwandhy Idrus, S.I.K., M.H., CPHR bersama insan pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi kemahasiswaan Islam, Rabu (4/11/ 2026).
Pertemuan yang berlangsung di Cafe Maymo Nangku, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, itu menjadi ruang bagi sejumlah elemen masyarakat untuk menyampaikan kritik, aspirasi, dan persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian aparat kepolisian.
Salah satu isu yang disorot adalah aktivitas pembukaan lahan dan pertanian oleh masyarakat di kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW). Aktivitas tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan perlindungan kawasan konservasi sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya.
Peserta pertemuan meminta kepolisian melakukan pemantauan terhadap aktivitas tersebut. Menanggapi hal itu, Kapolres Bombana AKBP Irwandhy Idrus mengatakan pihaknya akan melakukan survei lapangan dan mempelajari regulasi yang berlaku.
Selain persoalan lingkungan, aktivitas pertambangan di Kecamatan Rarowatu Utara, khususnya wilayah Wumbubangka, juga menjadi perhatian. Sejumlah aktivis meminta kepolisian bersama Pemerintah Kabupaten Bombana membuka ruang bagi masyarakat setempat untuk memperoleh kesempatan melakukan aktivitas pertambangan rakyat secara manual sesuai ketentuan perundang-undangan.
Aspirasi tersebut mencerminkan harapan masyarakat agar persoalan pertambangan tidak hanya dilihat dari sisi penegakan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan ekonomi warga setempat. Meski demikian, legalitas aktivitas pertambangan tetap menjadi aspek penting yang harus dipenuhi.
Distribusi BBM Kabaena Dikhawatirkan Picu Konflik
Persoalan distribusi BBM di Pulau Kabaena turut menjadi sorotan dalam diskusi tersebut. Keterbatasan fasilitas penyalur yang disebut hanya tersedia melalui dua SPBU di wilayah Kabaena Barat dan Kabaena Timur dinilai membuat masyarakat rentan mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.
Kondisi kelangkaan dan distribusi yang tidak merata dikhawatirkan dapat memicu antrean hingga gesekan antarmasyarakat. Penggunaan jeriken dalam jumlah besar oleh pihak tertentu juga dipersoalkan karena berpotensi memengaruhi ketersediaan BBM bagi konsumen umum.
Peserta meminta kepolisian meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM, baik di SPBU maupun lembaga penyalur lainnya, guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan penyaluran lebih merata.
Isu peredaran narkotika juga menjadi perhatian. Salah satu modus yang dipertanyakan adalah sistem tempel, yakni pengedar meletakkan narkotika di lokasi tertentu untuk kemudian diambil pembeli tanpa harus bertemu langsung.
Modus tersebut dinilai menjadi tantangan bagi aparat dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika di Kabupaten Bombana.
Sementara itu, penggunaan knalpot brong yang meresahkan masyarakat turut dipertanyakan. Peserta meminta Polres Bombana melakukan penertiban secara berkelanjutan terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis.
Selain membahas persoalan kamtibmas, Kapolres Bombana AKBP Irwandhy juga menyosialisasikan layanan pengaduan kepolisian melalui nomor 110. Layanan ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan berbagai kejadian darurat maupun aktivitas mencurigakan, mulai dari kecelakaan lalu lintas, pengancaman, hingga dugaan peredaran narkotika.
Dalam kesempatan itu , Irwandhy bahkan memperagakan secara langsung cara menghubungi layanan 110 di hadapan peserta pertemuan. Ia menjelaskan, layanan tersebut telah terintegrasi dengan Polda Sulawesi Tenggara hingga Mabes Polri.
Menurut dia, apabila terjadi kendala jaringan atau gangguan koneksi di wilayah Polres Bombana, panggilan masyarakat dapat secara otomatis terhubung ke Polda maupun pusat. Dengan demikian, masyarakat tetap memiliki akses untuk menyampaikan laporan dan meminta bantuan kepolisian.
Kapolres: Penanganan Kamtibmas Butuh Sinergi
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Kapolres Bombana AKBP Irwandhy Idrus menegaskan komitmen kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui langkah preemtif, preventif, dan represif.
“Polres Bombana berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui langkah preemtif, preventif, dan represif terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas,” kata Irwandhy dalam pertemuan tersebut.
Ia mengatakan, berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat tidak bisa diselesaikan oleh kepolisian sendiri. Dibutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat.
“Permasalahan lingkungan, peredaran narkotika, pertambangan ilegal, pelanggaran lalu lintas, serta distribusi BBM tidak dapat diselesaikan oleh kepolisian sendiri. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Irwandhy juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan dan tidak ragu memberikan informasi kepada kepolisian apabila menemukan potensi gangguan keamanan maupun pelanggaran hukum.
“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif serta tidak ragu menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya potensi gangguan keamanan maupun pelanggaran hukum di lingkungan masing-masing,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi Kasat Intelkam Polres Bombana AKP Bastian H., S.H., Kasat Lantas AKP Syahrul, S.H., Kasat Samapta AKP Suis Mail, S.Si., Kasat Reskrim IPTU Cevin Thimorut Beryan Djari, S.Tr.K., S.I.K., serta Kasat Binmas IPTU Suherman.
Hadir pula Anggota DPRD Kabupaten Bombana Yudi Utama Arsyad, S.M., Ketua PPNI Sulawesi Tenggara Herianto, insan pers, LSM, dan perwakilan organisasi kemahasiswaan Islam.
Pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai forum silaturahmi, tetapi menjadi ruang komunikasi yang berkelanjutan antara kepolisian, pers, dan masyarakat dalam mengawal berbagai persoalan di Kabupaten Bombana.
