JAKARTA, INFOBOMBANA.ID – Pembangunan kota masa depan tidak cukup hanya mengandalkan peran pemerintah. Keterlibatan masyarakat, akademisi, arsitek, hingga pelaku usaha dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan kawasan perkotaan yang tertata, inklusif, dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat menjadi pembicara dalam Jakarta Architecture Festival 2026 di M Bloc Space, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Ossy mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam pembangunan kota sekaligus mendukung terwujudnya Visi Kota 2045.
Ia berharap, Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia dapat berkembang menjadi kota yang terhubung dengan sistem transportasi memadai, memiliki ruang publik inklusif, serta mampu menghadapi tantangan lingkungan dan pembangunan jangka panjang.
“Seperti Visi Kota 2045, berharap Jakarta dan kota-kota besar lainnya akan bisa menjadi compact and connected city dengan sistem transportasi yang baik, lalu juga inclusive city, serta resilient and sustainable city,” ujar Ossy.
Menurut dia, cita-cita tersebut membutuhkan kerja sama lintas sektor. Pemerintah, akademisi, arsitek, dunia usaha, dan masyarakat harus memiliki peran yang saling melengkapi dalam merancang serta mengelola kawasan perkotaan.
Ossy menjelaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan kepastian regulasi. Sementara itu, Kementerian ATR/BPN dapat berkontribusi melalui aspek legalitas dan kepastian hukum pertanahan.
Selain itu, penataan ruang terbuka hijau juga menjadi salah satu sektor yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak.
“Kami pun di Kementerian ATR/BPN siap berkolaborasi dari sisi legalitas tanahnya. Ruang terbuka hijau juga sangat penting, mungkin kita bisa melakukan kolaborasi di area tersebut,” tuturnya.
Ia menambahkan, kontribusi akademisi diperlukan untuk memberikan masukan berdasarkan kajian keilmuan. Adapun arsitek dan pelaku usaha diharapkan mampu menghadirkan inovasi dalam pembangunan, sedangkan masyarakat berperan menjaga sekaligus memanfaatkan ruang sesuai peruntukannya.
Dalam kesempatan tersebut, Ossy juga menyinggung keterlibatan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dalam mendukung program pemerintah, termasuk Program 3 Juta Rumah.
Para arsitek diketahui turut berkontribusi melalui kegiatan bedah rumah di sejumlah daerah. Menurut Ossy, keterlibatan tersebut menjadi salah satu contoh nyata bagaimana profesi arsitek dapat mengambil bagian dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Jakarta Architecture Festival 2026 turut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua Sub-Kelompok Perencanaan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sapta Satria Putra; praktisi perencana dan perancang kota, Yu Sing; serta Ketua Research Course on Housing and Policy (RECEHPOL) Universitas Indonesia, Joko Adianto.
Mengusung tema “Ambang Naung”, festival tersebut menjadi ruang diskusi bagi para pemangku kepentingan untuk merespons berbagai persoalan dan tantangan pembangunan perkotaan.
Melalui forum ini, penguatan sinergi lintas sektor kembali ditekankan sebagai bagian penting dalam mewujudkan tata ruang yang tertib, pembangunan berkelanjutan, serta pemanfaatan tanah yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.












