Rumbia, Infobombana.id –Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M. Si, memimpin langsung rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Cafe Grand Lampusui, Kabupaten Bombana, Kamis (21/5/2026).
Pertemuan itu menjadi forum konsolidasi pemerintah daerah bersama aparat keamanan, instansi vertikal, serta sejumlah pemangku kepentingan untuk memetakan potensi kerawanan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
Suasana rapat berlangsung serius. Pemerintah daerah menilai momentum menjelang hari besar keagamaan kerap dibarengi meningkatnya dinamika sosial, mulai dari lonjakan harga bahan pokok, distribusi bantuan sosial, hingga potensi konflik di tengah masyarakat. Karena itu, koordinasi lintas sektor dinilai penting agar setiap persoalan dapat diantisipasi sejak dini.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana, Husrifnah Rahim, yang bertindak sebagai moderator, membuka ruang pembahasan terhadap sejumlah isu strategis daerah.
Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat keamanan semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat.
Menurut dia, pemerintah harus mampu membaca tanda-tanda awal potensi konflik sosial agar penanganannya tidak terlambat. “Semua pihak harus responsif terhadap isu yang berkembang di masyarakat sehingga dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terukur,” ujar Burhanuddin dalam forum tersebut.
Salah satu isu yang mendapat perhatian ialah efektivitas program bantuan sosial. Pemerintah Kabupaten Bombana mulai mengarahkan skema bantuan agar tidak sekadar bersifat konsumtif atau bantuan sesaat. Bantuan sosial didorong menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat prasejahtera.
Selain itu, sektor kesehatan turut menjadi pembahasan penting. Pemerintah daerah menargetkan penguatan layanan kesehatan primer melalui optimalisasi fungsi puskesmas dan puskesmas pembantu di tingkat desa dan kecamatan. Di wilayah kepulauan, pemerintah juga mulai mendorong penyediaan ambulans laut guna memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat pesisir.
Program bakti sosial terpadu juga disebut akan diperkuat sebagai upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat yang berada di wilayah terpencil. Pemerintah berharap pendekatan tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pelayanan publik.
Di sektor ekonomi, rapat Forkopimda menyoroti program pasar murah sebagai instrumen pengendalian inflasi menjelang Idul Adha. Pemerintah daerah menilai intervensi pasar diperlukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat.
Dalam rapat dipaparkan, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Bombana pada Minggu I Mei 2026 tercatat minus 0,31 persen dan Minggu II Mei 2026 sebesar minus 0,28 persen. Pergerakan harga dipengaruhi sejumlah komoditas utama seperti daging ayam ras, telur ayam, dan daging sapi.
Isu pertambangan menjadi pembahasan yang tak kalah mencolok. Pemerintah daerah menyoroti aktivitas pertambangan tanpa izin di bekas wilayah IUP PT Panca Logam Makmur di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi memicu persoalan sosial sekaligus kerusakan lingkungan.
Tim terpadu penertiban, menurut pemerintah daerah, telah menerbitkan larangan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di kawasan tersebut. Langkah itu dilakukan untuk mencegah meluasnya dampak lingkungan dan konflik horizontal di masyarakat.
Pada saat yang sama, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap pengembangan kawasan industri PT Sultra Industrial Park di Desa Wumbubangka. Kawasan industri yang diproyeksikan bergerak di bidang manufaktur dan semikonduktor itu diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di Bombana sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Forum Forkopimda turut mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bombana agar mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Pemerintah berharap kontribusi sektor swasta tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan lingkungan masyarakat sekitar.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana bersama unsur Forkopimda menegaskan komitmen menjaga kondusivitas daerah menjelang Idul Adha 2026, sekaligus memperkuat sinergi menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan keamanan di daerah.
