Kendari, Infobombana.id – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin menghadiri Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Wilayah Sulawesi yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kendari, Jumat (29/5/2026) malam. Forum tersebut bukan semata ajang pemberian penghargaan, melainkan ruang belajar bagi pemerintah daerah untuk menyerap praktik-praktik terbaik dalam pembangunan.
Acara yang mempertemukan kepala daerah se-Sulawesi itu menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat mendorong kompetisi berbasis kinerja antardaerah. Penilaian dilakukan pada empat bidang prioritas nasional, yakni pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran terbuka, inovasi pembiayaan pembangunan, serta percepatan penurunan kemiskinan dan stunting.
Di sela kegiatan, Bupayi Bombana, Burhanuddin mengatakan kehadirannya di forum tersebut dimanfaatkan untuk mempelajari strategi yang diterapkan daerah-daerah dengan capaian terbaik.
“Pertemuan seperti ini menjadi kesempatan untuk melihat langsung bagaimana daerah lain menjawab persoalan yang juga kami hadapi di Bombana. Pengalaman dan praktik baik itu tentu akan kami pelajari untuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah,” kata Burhanuddin.
Menurut dia, pendekatan penilaian yang menggunakan indikator terukur memberikan arah yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan. Daerah dapat mengetahui target yang harus dicapai serta ukuran keberhasilan yang digunakan pemerintah pusat.
Bupati Bombana menyebut empat aspek yang menjadi fokus penilaian Kemendagri sejalan dengan agenda pembangunan yang tengah dijalankan Pemerintah Kabupaten Bombana. Pengendalian harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, penguatan sumber pembiayaan pembangunan, hingga upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan gizi masyarakat menjadi bagian dari prioritas daerah.
Ia juga menilai sistem pengelompokan wilayah dalam proses penilaian membuat kompetisi antardaerah berlangsung lebih proporsional. Daerah dengan karakteristik dan tantangan yang relatif serupa dinilai dalam kelompok yang sama sehingga hasil evaluasi dianggap lebih adil.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa penghargaan diberikan berdasarkan capaian yang dapat diukur secara objektif. Seluruh indikator penilaian bersumber dari data resmi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.
“Yang akan dipertandingkan dapat dihitung secara kuantitatif. Misalnya masalah pengangguran, kemiskinan, kemudian inflasi, itu enggak bisa dibohongin. Datanya dari data BPS,” ujar Tito dalam sambutannya.
Menurut Tito, pemerintah pusat saat ini mulai menggeser pendekatan hubungan dengan pemerintah daerah. Jika sebelumnya lebih menitikberatkan pada fungsi pengawasan dan pengendalian, kini Kemendagri berupaya memperkuat peran pembinaan dan pemberian insentif bagi daerah yang menunjukkan kinerja baik.
“Kita ubah cara kerjanya. Tidak lagi hanya mengawasi dan mencari kesalahan, tapi kami hadir untuk membina dan memberi dorongan,” katanya.
Ia menjelaskan, daerah dengan capaian terbaik berpeluang memperoleh insentif fiskal maupun dukungan program pembangunan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang ditunjukkan. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong persaingan sehat sekaligus mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kemendagri juga menerapkan sistem penilaian berbasis regional. Seluruh pemerintah daerah di Sulawesi ditempatkan dalam kelompok penilaian yang sama agar kompetisi berlangsung lebih seimbang dengan mempertimbangkan kondisi geografis, potensi ekonomi, serta tantangan pembangunan yang relatif serupa.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat orientasi pembangunan berbasis hasil. Burhanuddin menegaskan setiap program yang dijalankan harus memiliki dampak yang dapat dirasakan masyarakat serta dapat diukur melalui indikator yang jelas.
“Yang paling penting adalah manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Penghargaan menjadi motivasi, tetapi tujuan akhirnya tetap peningkatan kesejahteraan warga,” ujar dia.
Malam apresiasi ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada pemerintah daerah berprestasi serta diskusi antarkepala daerah yang membahas berbagai strategi percepatan pembangunan di wilayah Sulawesi.
