Rumbia, Infobombana.id – Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana mengikuti Rapat Koordinasi Program Optimalisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Tanah dan Ruang di Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar secara virtual melalui Zoom, pada 4 Mei 2026.
Kegiatan tersebut diikuti langsung Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, Tageli Lase, S.SIT, bersama jajaran pejabat pengawas sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antarlembaga dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang lebih terintegrasi.
Dalam rapat koordinasi itu, pemerintah daerah bersama instansi pertanahan membahas berbagai langkah strategis guna mendorong pemanfaatan tanah dan ruang secara efektif, berkelanjutan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fokus pembahasan mencakup penguatan kolaborasi lintas sektor, percepatan pelayanan pertanahan, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, hingga dukungan terhadap pelaksanaan program strategis nasional di daerah.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, Tageli Lase, S.SIT, mengatakan koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan tata ruang yang semakin kompleks.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan instansi pertanahan dalam mewujudkan pemanfaatan tanah dan ruang yang tertib, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Tageli.
Ia menilai optimalisasi pemanfaatan tanah dan ruang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan akan berdampak pada pelayanan pertanahan dan tata ruang yang lebih cepat, tepat, dan profesional.
“Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah sangat penting agar setiap program pertanahan dan tata ruang dapat berjalan efektif serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Melalui kegiatan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengelolaan pertanahan yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
