Jakarta, Infobombana.id – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan sekitar 129 ribu hektare lahan guna mendukung Program 3 Juta Rumah. Lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan kawasan hunian vertikal hingga pengembangan kota satelit di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, potensi lahan yang telah teridentifikasi tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Namun demikian, tidak seluruh lahan yang terdata dapat langsung dimanfaatkan.
“Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare,” ujar Nusron dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Menurut Nusron, pemerintah kini mendorong pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan sebagai solusi keterbatasan lahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, konsep kota satelit dipersiapkan untuk mendukung pemerataan kawasan hunian sekaligus mengurangi kepadatan di kota-kota besar.
Ia menjelaskan, pengembangan kota satelit membutuhkan lahan yang cukup luas, yakni minimal 30 hingga 120 hektare per lokasi. Bahkan, untuk kawasan tertentu, kebutuhan lahannya bisa mencapai lebih dari 100 hektare.
“Untuk Kota Satelit, kebutuhan lahannya minimal antara 30 hingga 120 hektare per lokasi. Sedangkan untuk pengembangan kawasan tertentu bisa mencapai 100 hektare atau lebih,” katanya.
Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait menilai ketersediaan lahan menjadi faktor utama dalam menyukseskan Program Strategis Nasional (PSN) sektor perumahan.
Menurut dia, pemerintah tengah menyusun langkah percepatan pembangunan hunian, termasuk menyiapkan pembangunan rumah susun di sekitar 10 kota baru yang dinilai memiliki kebutuhan hunian cukup tinggi.
Meski demikian, tantangan program tersebut masih cukup besar. Selain memastikan legalitas dan kesiapan lahan, pemerintah juga perlu memperhatikan kesiapan infrastruktur dasar, akses transportasi, hingga sinkronisasi tata ruang agar pembangunan kawasan hunian dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
