RUMBIA, INFOBOMBANA.ID Suasana pertemuan di gedung Hotel Istana, Kecamatan Rumbia Tengah , Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, terasa riuh saat kepengurusan anyar Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Bombana resmi dilantik. Di hadapan Ketua DPW PKB Sulawesi Tenggara, Jaelani, serta jajaran pengurus yang baru diambil sumpahnya, Ketua DPC PKB Bombana Iskandar menyampaikan arah angin politik partainya untuk lima tahun ke depan.
Pesan yang dilemparkan Iskandar berbobot ganda. Di satu sisi, PKB menegaskan komitmennya mengawal dan mendukung kepemimpinan Bupati Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani (BERANI) hingga akhir masa jabatan pada 2030. Namun di sisi lain, partai berlambang bola dunia ini menolak sekadar menjadi stempel pembenar kebijakan eksekutif.
“PKB tetap konsisten mendukung pemerintahan Burhanuddin dan Ahmad Yani. Namun, apabila terdapat kesenjangan antara kepentingan rakyat dan kebijakan pemerintah, PKB harus tetap berada di garis depan,” ujar Iskandar dalam pidato pelantikannya, Senin (2/11/2026).
Pernyataan Iskandar bukan tanpa hitung-hitungan politik. Pada Pemilihan Legislatif 2024 lalu, PKB sukses mengamankan empat kursi di DPRD Kabupaten Bombana, perolehan terbanyak yang sekaligus menghantarkan Iskandar menduduki kursi Ketua DPRD Bombana periode 2024–2029.
Posisi ini menempatkan PKB pada peta kekuatan strategis: pemegang palu di legislatif sekaligus pilar utama koalisi pengusung di eksekutif.
Secara teori politik anggaran dan pengawasan, berada di dua ranah ini berisiko menciptakan konflik kepentingan. Fungsi checks and balances DPRD rentan tumpul jika partai penguasa ruang sidang juga merupakan pengusung karpet merah bagi kepala daerah.
Menepis sinisme publik, Iskandar menegaskan bahwa loyalitas politik PKB berbatas pada kepentingan publik. Ia mewanti-wanti kader dan jajaran fraksinya agar tak menggunakan pola politik pragmatis, yaitu hadir saat berburu suara, lalu bungkam saat kebijakan daerah compang-camping.
“Politik PKB adalah politik silaturahmi dan kehadiran. Tidak dibenarkan hanya hadir ketika membutuhkan suara rakyat,” kata Iskandar.
“Dukungan diberikan terhadap program yang berpihak kepada masyarakat. Tapi ketika ada kebijakan yang tidak sesuai, kami wajib menyampaikan kritik, ” tambahnya.
Sikap “kritis-kompromistis” yang diusung PKB Bombana menjadi cermin dari pergeseran politik lokal. Di tengah konsolidasi kekuasaan Burhanuddin-Ahmad Yani hingga 2030, daya tawar parlemen kini bergantung pada seberapa berani pimpinan legislatif menarik garis tegas antara pengawalan program daerah dan fungsi kontrol kebijakan.
