Jakarta, Infobombana.id – Badan Pusat Statistik (BPS) bersiap melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 dengan cakupan lebih dari 42 juta unit usaha di seluruh Indonesia. Agenda lima tahunan ini dinilai sebagai salah satu operasi statistik terbesar sekaligus paling kompleks yang pernah digelar lembaga tersebut.
“Ini akan menjadi sensus paling menantang yang pernah dilaksanakan BPS,” ujar Sekretaris BPS Zulkipli di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus kelima yang digelar BPS sejak pertama kali dilaksanakan pada 1986. Pada pelaksanaan mendatang, BPS akan menjangkau pelaku usaha di 514 kabupaten/kota pada 38 provinsi. Pengumpulan data difokuskan pada aktivitas ekonomi di luar sektor pertanian, administrasi pemerintahan, dan konsumsi rumah tangga.
Zulkipli menjelaskan, BPS akan mengadopsi pendekatan berbasis teknologi digital serta memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga negara, dan asosiasi dunia usaha. Menurut dia, skala sensus yang sangat besar menuntut kerja kolaboratif lintas sektor.
“Tidak mungkin BPS melaksanakan sensus ini sendirian,” katanya.
Dua Tahap Pendataan
Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama pada 1–30 Mei 2026 menggunakan metode computer-assisted web interviewing (CAWI) untuk perusahaan besar yang memiliki alamat surat elektronik terdaftar. Melalui metode ini, responden dapat mengisi kuesioner secara daring.
Tahap kedua berlangsung pada 16 Mei hingga 31 Juli 2026 dengan metode computer-assisted personal interviewing (CAPI). Pendekatan ini menyasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perusahaan besar yang belum terjangkau metode daring. Petugas akan melakukan wawancara langsung dengan bantuan perangkat digital.
Pendekatan ganda tersebut, menurut BPS, dirancang untuk menjaga kualitas data sekaligus menyesuaikan karakteristik pelaku usaha yang beragam—mulai dari korporasi berskala besar hingga pelaku UMKM di daerah.
Tantangan Respons dan Kepercayaan
Penasihat Komunikasi dan Media Massa Menteri Komunikasi dan Digital, Molly Prabawati, menilai tantangan terbesar sensus bukan hanya pada cakupan wilayah, melainkan pada tingkat respons dan kepercayaan responden.
“Selain cakupan wilayah, tantangan terbesar dalam sensus ini adalah tingkat respons dan kepercayaan responden terhadap proses pengumpulan data,” ujarnya.
Mengacu pada survei internal BPS tahun 2025, sekitar 68 persen pelaku usaha menyatakan bersedia berpartisipasi apabila memperoleh penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan manfaat sensus. Namun, 27 persen responden mengaku khawatir terhadap potensi penyalahgunaan data.
Molly menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi publik yang intensif untuk meningkatkan partisipasi. Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan data responden telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengatur kerahasiaan informasi statistik serta sanksi atas pelanggaran.
Fondasi Perencanaan Ekonomi
Bagi pemerintah, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan pembangunan dan perencanaan ekonomi nasional. Data yang terkumpul diharapkan mampu memetakan struktur usaha, daya tahan sektor riil, hingga dinamika transformasi digital di tingkat pelaku usaha.
Dengan cakupan jutaan entitas ekonomi dan rentang geografis yang luas, keberhasilan sensus ini akan sangat ditentukan oleh kesiapan teknologi, kualitas petugas lapangan, serta kepercayaan dunia usaha terhadap integritas proses pengumpulan data.
Di tengah tantangan tersebut, BPS menempatkan Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda statistik, melainkan instrumen strategis untuk membaca arah perekonomian Indonesia dalam satu dekade ke depan.
Sumber: Antara
Pos Terkait: : Indonesia’s economy grows 5.11 pct on strong consumption
Translated By: Muhammad Jamil
