Rumbia, Infobombana.id – DPRD Kabupaten Bombana mulai mendalami rencana Pemerintah Kabupaten Bombana yang akan mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 250 miliar kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara (Sultra) atau Bank Sultra. Pembahasan tersebut dihelat dalam rapat bersama di aula DPRD Bombana, Senin (20/4/2026).
Pertemuan ini dipimpin langsung Ketua DPRD Iskandar dan dihadiri anggota dewan, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan Bank Sultra.
Dalam rapat itu, DPRD menekankan pentingnya kejelasan perencanaan sebelum rencana pinjaman dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sejumlah anggota dewan meminta penjabaran lebih rinci terkait prioritas program, skema pembiayaan, serta kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
Anggota DPRD Bombana, Justang, menyampaikan bahwa penentuan prioritas menjadi hal utama agar program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat memastikan program yang direncanakan merupakan kebutuhan prioritas dan memberi dampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Pembahasan berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari anggota dewan. DPRD juga menekankan bahwa setiap rencana pembiayaan harus melalui kajian matang dan tetap memperhatikan kondisi fiskal daerah.
Sementara itu, Pj Sekretaris daerah Bombana, Ir. Syahrun menjelaskan bahwa rencana pinjaman Rp 250 miliar tersebut diarahkan untuk mendukung pembiayaan sejumlah program strategis, khususnya pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.
Pemkab juga menyampaikan bahwa skema pinjaman daerah memiliki peruntukan khusus (earmarked), sehingga penggunaannya difokuskan pada program tertentu yang telah direncanakan.
Langkah pengajuan pinjaman ini disebut sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan daerah, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam jangka menengah.
Rapat tersebut belum menghasilkan keputusan final. DPRD bersama pemerintah daerah akan melanjutkan pembahasan guna memastikan seluruh aspek, baik perencanaan program maupun kemampuan keuangan daerah, dapat dipertimbangkan secara komprehensif sebelum keputusan diambil.
