Jakarta, Infobombana.id – Pemerintah Kabupaten Bombana terus mencari dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan akses energi di wilayahnya. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengajukan bantuan Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) serta peningkatan kapasitas kelistrikan di Pulau Kabaena kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Upaya tersebut disampaikan langsung Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, saat bertemu jajaran Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) di Jakarta, Selasa (9/6/2026). Dalam kunjungan itu, Bupati Bombana didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Bombana, Asdar Darwis.
Pertemuan yang diterima Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE, Harris, tersebut membahas peluang dukungan program energi yang dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bombana, terutama di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Bupati Burhanuddin mengatakan pemerintah daerah tidak dapat sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah harus aktif membangun komunikasi dan mengusulkan program kepada pemerintah pusat.
“Kami datang untuk menyampaikan secara langsung kebutuhan masyarakat Bombana. Dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar pembangunan sektor energi dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata,” kata Burhanuddin.
Salah satu usulan yang diajukan adalah bantuan PJUTS untuk sejumlah wilayah yang masih membutuhkan penerangan jalan. Menurutnya, program tersebut tidak hanya meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi, mobilitas warga, dan pembangunan kawasan secara berkelanjutan.
Ia menegaskan pemerintah daerah lebih membutuhkan program yang berdampak langsung daripada bantuan dalam bentuk anggaran tunai.
“Kehadiran PJUTS akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pengembangan wilayah,” ujarnya.
Menanggapi usulan tersebut, Direktorat Jenderal EBTKE menilai kebutuhan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Bombana sejalan dengan arah kebijakan nasional di sektor energi, terutama terkait perluasan akses energi dan percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan.
Atas dasar itu, usulan Bombana disebut akan dipertimbangkan dalam peta jalan program EBTKE tahun 2027.
Selain persoalan penerangan jalan, Burhanuddin juga mengangkat kebutuhan peningkatan pasokan listrik di Pulau Kabaena. Menurut dia, kapasitas listrik yang tersedia saat ini masih sekitar 4 megawatt dan dinilai belum memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
Karena itu, Bupati Bombana menyatakan pemerintah daerah siap mendukung apabila pemerintah pusat merencanakan pembangunan pembangkit energi terbarukan di wilayah tersebut, termasuk menyiapkan lahan yang diperlukan.
“Kami siap mendukung penuh apabila ada rencana pengembangan pembangkit energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang bagi kebutuhan listrik masyarakat Kabaena,” katanya.
Pihak Direktorat Jenderal EBTKE merespons positif usulan tersebut dan meminta Pemerintah Kabupaten Bombana segera menyiapkan dokumen administrasi serta persyaratan teknis yang diperlukan agar dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku di Kementerian ESDM.
Kunjungan ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam memperluas akses energi, sekaligus mendorong pemanfaatan energi bersih sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
