Kendari, Infobombana.id – Sebanyak 10.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah dialokasikan untuk masyarakat Sulawesi Tenggara pada periode 2025–2026. Program tersebut menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih menempati rumah tidak layak huni di 17 kabupaten dan kota.
Alokasi bantuan tersebut kini mulai memasuki tahap pelaksanaan di berbagai daerah. Pendamping lapangan bersama tim teknis melakukan verifikasi dan percepatan agar proses pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah penerima manfaat dapat segera terealisasi.
Program BSPS merupakan salah satu skema bantuan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui pola swadaya. Melalui program ini, penerima manfaat memperoleh bantuan untuk memperbaiki kondisi rumah agar memenuhi standar kelayakan, kesehatan, dan keselamatan.
Di tengah pelaksanaan program, muncul perhatian publik mengenai sumber perolehan kuota BSPS yang diterima Sulawesi Tenggara hingga mencapai 10.000 unit. Sejumlah pihak menyebut alokasi tersebut merupakan hasil sinergi antara wakil rakyat di tingkat pusat dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan perumahan masyarakat Sultra.
Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, La Ode Murfain, mengatakan sebagian besar kuota BSPS yang saat ini berjalan di Sulawesi Tenggara berasal dari jalur aspirasi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara.
Menurut dia, informasi mengenai asal-usul kuota perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai proses pengalokasian bantuan tersebut.
“Dari total 10.000 unit yang ada saat ini, sebagian besar merupakan hasil perjuangan aspirasi anggota DPR RI Ridwan Bae yang mengawal langsung program perumahan di tingkat pusat,” kata Murfain, Selasa (9/6/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan, sekitar 6.300 unit BSPS berasal dari kuota aspirasi yang diperjuangkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae. Sementara sekitar 3.000 unit lainnya disebut merupakan kuota yang diperjuangkan anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Syafei.
Selain melalui jalur aspirasi parlemen, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga disebut turut berperan dalam mengupayakan tambahan kuota melalui mekanisme reguler kementerian. Dari jalur tersebut, Sultra memperoleh tambahan sekitar 650 unit bantuan rumah.
Dengan tambahan tersebut, total alokasi BSPS yang diterima Sulawesi Tenggara mencapai sekitar 10.000 unit untuk periode 2025–2026.
Murfain menambahkan, perjuangan program bantuan perumahan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara telah dilakukan dalam jangka panjang. Menurutnya, sejak menjadi anggota DPR RI, Ridwan Bae telah mengawal puluhan ribu unit bantuan BSPS yang tersebar di berbagai wilayah Sultra.
“Jika diakumulasi sejak menjadi anggota DPR RI, Bapak Ridwan Bae telah memperjuangkan kurang lebih 50 ribu unit bantuan BSPS atau program bedah rumah untuk masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Program BSPS dinilai menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan besarnya alokasi yang diterima, Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daerah yang memperoleh porsi bantuan perumahan cukup signifikan dalam dua tahun terakhir.
Pemerintah berharap program tersebut tidak hanya menghadirkan hunian yang lebih layak bagi masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat melalui lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat, aman, dan nyaman.
