Rumbia, Infobombana.id – Gabungan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Bombana mendatangi kantor DPRD Bombana, Senin (18/5/2026). Mereka menyuarakan aspirasi terkait rencana pinjaman utang Pemerintah Kabupaten Bombana yang dinilai perlu dikaji secara hati-hati.
Aksi dimulai dari kawasan Tugu Munajah menuju kantor DPRD dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja. Massa berasal dari sejumlah organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Dalam orasinya, Ketua Umum HMI Cabang Bombana, Wiwing, mengatakan mahasiswa tidak secara mutlak menolak rencana pinjaman daerah. Namun, ia meminta pemerintah daerah dan DPRD memastikan kebijakan tersebut memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pinjaman daerah harus tepat sasaran dan mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat,” kata Wiwing di hadapan massa aksi.
Aspirasi mahasiswa diterima langsung Ketua DPRD Bombana, Iskandar, bersama sejumlah anggota dewan lainnya. Iskandar menegaskan bahwa rencana pinjaman daerah hingga kini belum menjadi keputusan final karena masih dalam tahap pembahasan awal.
“Pembahasan di DPRD juga belum menjadi kesepakatan bersama. Jadi, ini masih prematur,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Baca Juga::
DPRD Bombana Keluarkan 7 Rekomendasi LKPJ 2025, Soroti Utang Daerah hingga Honor PPPK Paruh Waktu
Menurut Iskandar, mekanisme pinjaman daerah tidak bisa dilakukan secara langsung karena harus melalui persetujuan Kementerian Keuangan. Pemerintah pusat, kata dia, akan lebih dahulu menilai kemampuan fiskal daerah sebelum memberikan rekomendasi.
“Kalau kemampuan fiskal daerah dianggap mampu, baru ada rekomendasi untuk dibahas lebih lanjut bersama DPRD dan pemerintah daerah,” katanya.
Ia juga mengapresiasi aksi mahasiswa yang dinilai menjadi pengingat bagi DPRD maupun pemerintah daerah agar lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan strategis, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah.
Selain Iskandar, anggota DPRD Bombana yang turut menerima massa aksi antara lain Kusmardin, Askhar, Justang, Abdul Wahid, dan Ahmad Sutedjo.
