RUMBIA, INFOBOMBANA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat Kecamatan Rarowatu Utara untuk membahas usulan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR), Selasa (10/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Kantor DPRD Bombana itu membahas aspirasi masyarakat agar Kecamatan Rarowatu Utara mendapat ruang dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya membuka akses legal bagi masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam di wilayahnya.
Ketua Komisi II DPRD Bombana, Suryadi, mengatakan DPRD telah mengawal aspirasi masyarakat dan memberikan dukungan terhadap usulan tersebut. Bahkan, kawasan Rarowatu Utara disebut telah masuk dalam salah satu titik yang diusulkan untuk diakomodasi dalam rancangan RTRW.
“Yang pasti, kami di DPRD telah mengawal aspirasi masyarakat dan mendukung secara penuh. Bukti nyatanya, usulan tersebut sudah masuk dalam RTRW. Ada beberapa titik di wilayah Kabupaten Bombana, dan salah satunya di Rarowatu Utara yang masuk dalam pilihan pertama,” kata Suryadi.
Ia menjelaskan, proses penyusunan RTRW telah memasuki tahapan provinsi sebelum dilanjutkan ke tingkat kementerian. DPRD pun mendorong pembentukan tim untuk mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW agar dapat segera diproses menjadi peraturan daerah.
Menurut Suryadi, penataan wilayah pertambangan rakyat perlu dilakukan secara cermat, terutama untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan kawasan perusahaan yang telah memiliki aktivitas usaha.
Dalam pembahasan tersebut, turut dikaji kemungkinan pemisahan kawasan PT SIP dan wilayah perkebunan Jhonlin guna melihat ruang yang dapat dialokasikan bagi pertambangan rakyat. Olehnya itu, Suryadi meminta masyarakat tetap bersabar karena proses penyusunan regulasi membutuhkan tahapan dan koordinasi lintas pemerintahan.
“RTRW yang sedang disusun bukan hanya untuk satu titik, tetapi mencakup seluruh kawasan Bombana dan harus berkesinambungan dengan kebijakan provinsi maupun pusat, sehingga prosesnya membutuhkan waktu,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan masyarakat Rarowatu Utara, Hamdan, mengatakan masyarakat berharap pemerintah daerah dan DPRD segera memberikan kepastian mengenai ruang pengelolaan pertambangan rakyat.
Menurut dia, kesesuaian tata ruang menjadi pintu awal yang harus diperjuangkan agar masyarakat memiliki peluang untuk memperoleh izin pertambangan rakyat.
“Yang paling kami harapkan adalah pintu masuk agar bisa terbit izin pertambangan rakyat, yaitu melalui kesesuaian tata ruang. Kami sangat berharap Kecamatan Rarowatu Utara menjadi kawasan pertambangan rakyat dalam rencana tata ruang tersebut,” kata Hamdan.
Ia mengaku cukup puas dengan hasil RDP. Namun, masyarakat akan terus mengawal perkembangan usulan tersebut hingga mendapatkan kejelasan.
Hamdan juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menentukan batas kawasan masyarakat dan perusahaan. Masyarakat, kata dia, tidak menginginkan perjuangan memperoleh ruang pertambangan rakyat justru menimbulkan benturan dengan aktivitas perusahaan.
“Kami juga tidak mau berbenturan dengan perusahaan. Kami meminta intervensi pemerintah daerah untuk menentukan mana wilayah masyarakat dan mana wilayah perusahaan,” ujarnya.
Dalam RDP tersebut, terdapat sejumlah kesepakatan, di antaranya meminta pemerintah daerah mengawal percepatan tahapan pengusulan Raperda RTRW Bombana hingga ditetapkan menjadi Perda RTRW yang memuat wilayah pertambangan rakyat.
Pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga diminta membuka ruang publikasi kepada masyarakat terkait tahapan penyusunan Raperda RTRW.
Selain itu, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan dukungan terhadap masuknya wilayah pertambangan rakyat dalam rancangan RTRW Kabupaten Bombana.
Meski demikian, dukungan terhadap usulan tersebut masih harus melalui tahapan penyusunan dan penetapan tata ruang serta pemenuhan persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
