Rumbia, Infobombana.id – Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana mulai memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bombana melalui pembahasan sembilan program kerja sama strategis di sektor pertanahan dan tata ruang. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi berbasis kepastian hukum pertanahan.
Koordinasi awal yang digelar bersama para person in charge (PIC) lintas instansi itu menjadi tahap awal penyelarasan program antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan. Salah satu fokus utama kerja sama tersebut adalah Program Optimalisasi Ekonomi Daerah melalui Layanan Pertanahan dan Tata Ruang.
Dalam pembahasan tersebut, terdapat sembilan program prioritas yang akan dikembangkan secara terintegrasi. Program itu meliputi integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mall Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, hingga percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Selain itu, terdapat pula program sensus pertanahan berbasis geospasial, integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Baku Sawah (KP2B/LB2B) dalam RTRW, optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam penyelesaian isu pertanahan daerah, pengembangan dan pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk mendukung pembangunan daerah.
Langkah kolaboratif tersebut dinilai sejalan dengan arah kebijakan nasional di sektor agraria dan tata ruang yang mendorong digitalisasi layanan, percepatan legalisasi aset, dan kepastian tata ruang guna meningkatkan iklim investasi daerah.
Melalui integrasi data dan layanan lintas sektor, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi informasi pertanahan, serta meminimalkan potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang. Di sisi lain, masyarakat dan pelaku usaha juga diharapkan memperoleh layanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien.
Kegiatan koordinasi ini sekaligus menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antarinstansi terkait pelaksanaan program di lapangan. Sinergi tersebut dipandang penting agar implementasi kebijakan pertanahan dan tata ruang tidak berjalan parsial, melainkan terhubung langsung dengan agenda pembangunan daerah dan penguatan ekonomi masyarakat.
Dengan kolaborasi tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana dan Pemerintah Kabupaten Bombana berharap pelayanan pertanahan dan tata ruang di Bombana semakin modern, terintegrasi, dan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
