KENDARI, INFOBOMBANA.ID – Pengelolaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan keluarga berencana (KB) kepada masyarakat. Ketersediaan yang terjamin, penyimpanan yang tepat, hingga distribusi yang terencana diperlukan agar pelayanan KB berjalan efektif dan tepat sasaran.
Hal tersebut menjadi perhatian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana melalui keikutsertaannya dalam Sosialisasi Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kegiatan yang berlangsung di Kota Kendari, Kamis (6/10/2026), tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman sekaligus kapasitas para pengelola program KB dalam mengelola persediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kegiatan itu, Ketua Tim Kerja KB dan Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, dr. Fithriyani Abu Kasim, M.Kes., memberikan pengarahan sekaligus materi mengenai tata kelola Alokon.
Ia menekankan bahwa pengelolaan Alokon tidak sekadar berkaitan dengan ketersediaan barang, tetapi juga mencakup sistem perencanaan dan pengawasan yang harus dilakukan secara berkelanjutan.
“Pentingnya pengelolaan Alokon yang baik dan terencana, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyimpanan, pendistribusian, hingga pencatatan dan pelaporan. Hal ini diperlukan untuk memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi tetap terjaga serta dapat didistribusikan secara tepat sasaran guna mendukung kelancaran pelayanan KB kepada masyarakat,” ujarnya.
DPPKB Kabupaten Bombana dalam kegiatan tersebut diwakili Kepala Bidang Keluarga Berencana, Irmawaty, S.Si., Apt.
Keikutsertaan DPPKB Bombana menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang menangani program KB, khususnya dalam memastikan pengelolaan persediaan dan distribusi Alokon berjalan lebih tertib, efektif, dan akuntabel.
Pengelolaan yang baik diharapkan dapat meminimalkan kendala ketersediaan kontrasepsi di fasilitas pelayanan kesehatan maupun titik-titik pelayanan KB lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan kontrasepsi sesuai kebutuhan.
Melalui sosialisasi tersebut, DPPKB Kabupaten Bombana diharapkan mampu mengoptimalkan penerapan tata kelola Alokon di daerah sekaligus memperkuat dukungan terhadap program Bangga Kencana.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana demi mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera.
