Rumbia, Infobombana.id – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., membuka secara resmi Rapat Penyampaian Informasi Hasil Pengawasan Tahun 2025 dan Rencana Pengawasan Tahun 2026, sekaligus membahas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Kegiatan tersebut dihelat di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (12/2/2026).
Hadir mendampingi Bupati, Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Harry Bowo, Ak., M.E., serta jajaran pimpinan perangkat daerah, termasuk seluruh kepala OPD lingkup Pemkab Bombana.
Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menekankan urgensi penguatan sinergi antara Inspektorat Daerah dan BPKP sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang kredibel. Ia meminta semua perangkat daerah terbuka terhadap evaluasi dan menjadikannya momentum pembenahan birokrasi.
“Pekerjaan yang terlambat dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan perencanaan yang tidak baik. Tahun ini akan saya benahi,” tegas Bupati Bombana yang menyoroti pentingnya kualitas perencanaan sebagai kunci keberhasilan program pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Harry Bowo, menambahkan bahwa SPIP menjadi instrumen utama dalam memastikan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, serta sekaligus memperkuat integritas sektor publik. “Esensi SPIP adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya Tujuan Pembangunan Daerah,” ujarnya.
Namun, hasil evaluasi BPKP mengungkap kelemahan krusial dalam tata kelola dan implementasi kebijakan di Bombana.
“Secara umum, ada kelemahan di tata kelola. Di implementasi masih sangat lemah, temuan ini harus menjadi pelajaran untuk perbaikan ke depan,” jelas Harry,
Selain itu, rapat menyoroti postur anggaran Kabupaten Bombana Tahun 2025, dengan total Rp209,95 miliar yang tersebar di lima sektor prioritas. Alokasi terbesar diperuntukkan bagi sektor kesehatan sebesar 61,75 persen, pendidikan 27,21 persen, penurunan prevalensi stunting 9,34 persen, dan pengentasan kemiskinan 0,86 persen.
Evaluasi ini diharapkan menjadi pijakan penguatan SPIP dan memastikan pengelolaan keuangan daerah Tahun 2026 lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Rapat ini pun menjadi penegasan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk menghadirkan birokrasi yang bersih, efisien, dan akuntabel, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar tepat sasaran bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
