JAKARTA, INFOBOMBANA.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat kualitas layanan pertanahan melalui kehadiran di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang kini tersebar di berbagai daerah.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat mengakses layanan pertanahan secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi dengan berbagai layanan pemerintah lainnya dalam satu lokasi.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka Webinar Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan pada Mal Pelayanan Publik, Kamis (2/4/2026).
Menurutnya, layanan pertanahan menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat sehingga keberadaan ATR/BPN di MPP harus terus dioptimalkan.
“Kementerian ATR/BPN sudah banyak berpartisipasi dalam MPP karena pelayanan pertanahan ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kita pastikan layanan di MPP ini semakin hari semakin optimal pelaksanaannya, tentu selaras dengan standar dan kebijakan pelayanan publik nasional,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan layanan pertanahan di MPP yang dilakukan berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Evaluasi mencakup berbagai aspek, mulai dari koordinasi antarinstansi hingga kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Menurut Dalu, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan MPP. Koordinasi tidak hanya melibatkan seluruh peserta MPP, tetapi juga instansi lain seperti Kementerian Keuangan maupun pemerintah daerah melalui dinas terkait.
“Aspek lain tentu yang berkaitan dengan kualitas. Aspek-aspek ini yang harus kita tindaklanjuti secara terus menerus, sistematis, dan terstruktur. Di mana pun loket pelayanan ATR/BPN, kita harapkan memberikan dampak bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga meminta seluruh satuan kerja ATR/BPN, khususnya para Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Seksi, hingga Kepala Subbagian Tata Usaha, untuk memastikan penyelenggaraan layanan di MPP berjalan optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 305 Mal Pelayanan Publik yang telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, ATR/BPN telah hadir di 239 MPP, menjadikannya salah satu instansi dengan tingkat kehadiran tertinggi setelah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
“Memang dari 305 MPP ini, Kementerian ATR/BPN mengisi sebanyak 239 MPP, tergolong instansi yang cukup tinggi kehadirannya setelah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Di sini kita terus mendorong untuk peningkatan pelayanannya. Terlebih dibukanya MPP ini mendapat sambutan yang cukup baik,” ujar Yanuar Ahmad.
Webinar yang diikuti sekitar 500 peserta tersebut dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Norman Subowo. Kegiatan ini juga menghadirkan Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR) ATR/BPN, Einstein Al Makarima, sebagai narasumber.
Melalui forum ini, ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan di Mal Pelayanan Publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan transformasi layanan publik yang lebih efektif, terintegrasi, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.
