RUMBIA, INFOBOMBANA.ID – Pemerintah Kabupaten Bombana memanfaatkan kunjungan kerja reses Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. H. Ridwan Bae, untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang dinilai menjadi kunci peningkatan konektivitas, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., saat menerima kunjungan Ridwan Bae di Auditorium Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Minggu (26/7/2026). Dalam kesempatan itu, Bupati didampingi Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si.
Kunjungan kerja tersebut juga turut dihadiri Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, unsur DPRD Bombana, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, kepala desa, hingga tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa Bombana memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan kelautan. Namun, menurutnya, potensi tersebut belum dapat berkembang secara optimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai dari pemerintah pusat.
“Percepatan pembangunan daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dasar yang mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Burhanuddin.
Pada forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana mengajukan sejumlah program prioritas yang diharapkan dapat masuk dalam dukungan pemerintah pusat melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Tahun 2026. Usulan itu meliputi peningkatan ruas jalan Mulaeno–Toburi, Tampabulu–Toburi, Teppoe–Tampabulu–Tontonunu, Aneka Marga–Wumbubangka–Tembe, Tedubara–Pising di Pulau Kabaena, serta ruas Laea–Tampabulu, Aneka Marga–Watu Watu, dan Lantari–Langadue.
Selain pembangunan jalan, pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan Jembatan Tampabulu, Jembatan Poros Tedubara–Pising, rehabilitasi Jembatan Gantung Wambamolingku, hingga pembangunan jembatan penghubung Pulau Masaloka sebagai bagian dari upaya memperkuat aksesibilitas wilayah.
Di sektor sumber daya air, Pemkab Bombana mendorong rehabilitasi sejumlah daerah irigasi melalui Program Inpres Irigasi dan pembangunan Bendungan Sungai Poleang. Proyek tersebut diproyeksikan mendukung ketersediaan air baku, sistem irigasi pertanian, pengendalian banjir, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Pemerintah daerah juga mengusulkan perluasan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), peningkatan layanan sanitasi desa dan kelurahan, serta penanganan rumah tidak layak huni sebagai bagian dari peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Burhanuddin menjelaskan, sebagian besar usulan tersebut telah dilengkapi dokumen teknis, dokumen lingkungan, dan kesiapan lahan sehingga dinilai siap untuk ditindaklanjuti apabila memperoleh persetujuan pemerintah pusat.
“Saya berharap kunjungan kerja reses ini semakin memperkuat sinergi antara DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mempercepat pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Ia menilai kolaborasi lintas pemerintahan menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di Bombana.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian Komisi V DPR RI.
“Semua usulan akan kita upayakan dan perjuangkan. Hari ini kami melaksanakan kunjungan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Kami di DPR RI siap memperjuangkan bagian yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” kata Ridwan.
Menurutnya, seluruh usulan akan dibahas bersama kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR RI agar dapat diprioritaskan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Tugas kami adalah mengawal aspirasi daerah. Selama usulan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat dan memenuhi ketentuan yang berlaku, tentu akan kami perjuangkan agar dapat direalisasikan secara bertahap,” ujarnya.
Kunjungan kerja reses tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemerataan pembangunan di Kabupaten Bombana. Dukungan terhadap proyek-proyek infrastruktur strategis dinilai penting untuk meningkatkan daya saing daerah, membuka akses pelayanan publik yang lebih baik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Bombana.
