Kabaena, Infobombana.id – Aktivitas pertambangan yang kian masif di wilayah Mata Air Pondoua, Desa Langkema, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, dilaporkan memicu krisis air bersih bagi ratusan warga. Sejak 2024 hingga awal 2026, masyarakat menghadapi penurunan debit air secara drastis hingga pencemaran sumber air yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar sehari-hari.
Ketua Federasi Rakyat Indonesia (FRI) Bombana, Egit Alfayan, mengecam kondisi tersebut dan menilai aktivitas eksploitasi tambang telah melampaui batas daya dukung lingkungan, terutama di kawasan yang berdekatan dengan sumber mata air warga.
“Eksploitasi yang terjadi di sekitar Mata Air Pondoua telah mengganggu keseimbangan lingkungan. Dampaknya nyata, warga kini kesulitan mendapatkan air bersih,” kata Egit dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).
Berdasarkan laporan lapangan dan keluhan masyarakat, sejumlah dampak utama mulai dirasakan. Di antaranya adalah penyusutan debit air secara signifikan. Mata air yang sebelumnya menjadi sumber utama warga kini hanya menyisakan aliran kecil, bahkan di beberapa titik dilaporkan mulai mengering.
Kondisi ini diduga kuat akibat terganggunya akuifer dan kawasan resapan air tanah karena aktivitas penggalian serta peledakan di area hulu pertambangan.
Selain itu, pencemaran juga terjadi pada sumber air permukaan. Air yang sebelumnya jernih kini berubah menjadi keruh dan berbau akibat limpasan sedimen lumpur dari area tambang. Hasil uji sampel di sejumlah titik bahkan menunjukkan kandungan logam berat seperti nikel yang melebihi ambang batas aman bagi kesehatan.
Kerusakan lingkungan juga berdampak pada matinya sejumlah mata air. Penggunaan alat berat dalam proses pengerukan diduga merusak struktur tanah penyerap air, sehingga kemampuan tanah menyimpan dan mengalirkan air semakin menurun.
Dampak lanjutan dari kondisi ini adalah meningkatnya beban ekonomi warga. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sebagian masyarakat terpaksa menggali sumur dengan biaya jutaan rupiah, meski tidak menjamin ketersediaan air. Sementara warga yang tidak mampu harus membeli air dari penyedia swasta atau bergantung pada bantuan tetangga.
“Kami dulu tidak pernah kekurangan air, tapi sejak tambang beroperasi di sekitar mata air Pondoua sekitar 10 meter, air dari Pamsimas yang biasanya digunakan untuk mencuci dan memasak tidak pernah lagi sampai di kampung,” ungkap salah satu warga terdampak.
FRI Bombana mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk segera melakukan audit lingkungan secara menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan (IUP), khususnya yang berada di dekat permukiman dan sumber air warga.
Selain itu, perusahaan tambang juga diminta bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan, termasuk menyediakan infrastruktur air bersih permanen bagi masyarakat terdampak.
“Jangan sampai aktivitas ekonomi justru mengorbankan hak dasar masyarakat atas air bersih. Ini harus segera ditangani secara serius,” tegas Egit.
