RUMBIA, INFOBOMBANA.ID – Nelayan di Pulau Sagori, Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, mengeluhkan sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut.
Persoalan tersebut disebut telah berlangsung sekitar satu bulan. Akibatnya, sejumlah nelayan mengaku tidak dapat menjalankan aktivitas melaut yang menjadi sumber penghasilan mereka.
Keluhan itu mendapat sorotan dari Ketua DPRD Bombana, Iskandar, SP. Menurut Iskandar, persoalan tersebut merupakan aspirasi masyarakat Pulau Sagori yang disampaikan langsung kepadanya.
“Masyarakat Pulau Sagori itu mengeluh karena layanan BBM untuk mereka melaut tidak bisa ditemukan selama satu bulan ini. Mereka sudah tidak mendapatkan BBM, sehingga sudah tidak bisa bekerja, tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, makan dan kebutuhan hidup sehari-hari, karena tidak bisa mengakses BBM di Pertamina,” ujar Iskandar.
Menurut informasi yang diterima Iskandar, persoalan tersebut berkaitan dengan proses administrasi rekomendasi BBM bagi nelayan.
Sejumlah nelayan disebut telah menyerahkan berkas kepada pihak kelurahan untuk pengurusan rekomendasi. Namun, setelah menunggu sekitar satu bulan, surat rekomendasi yang dibutuhkan belum juga diterima.
Kondisi tersebut membuat nelayan kesulitan memperoleh BBM untuk mengoperasikan perahu mereka. Bagi masyarakat Pulau Sagori, aktivitas melaut merupakan salah satu sumber utama penghasilan. Ketika perahu tidak dapat beroperasi, pendapatan keluarga ikut terdampak.
“Sudah lama kami menunggu surat rekomendasi. Kalau BBM tidak ada, kami tidak bisa melaut. Kalau tidak melaut, dari mana kami mendapatkan uang untuk makan dan memenuhi kebutuhan keluarga?” ujar seorang nelayan Pulau Sagori.
Iskandar kemudian menyoroti pelayanan Pemerintah Kelurahan Sikeli, terutama setelah Sulfiyanti, SKM., M.Kes., dilantik sebagai lurah.
Menurut dia, pemerintah kelurahan harus segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Karena ini berkaitan dengan kewenangan pemerintah setempat, dalam hal ini Lurah Sikeli yang baru saja dilantik, harus segera bertindak. Kalau tidak siap menjadi pelayan masyarakat, tidak usah jadi lurah, tidak usah jadi pemerintah, tidak usah jadi pemimpin,” tegas Iskandar.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Bombana lebih cermat dalam menempatkan pejabat, terutama mereka yang berada di garis depan pelayanan masyarakat.
“Supaya pemerintah benar-benar menentukan dan memastikan bahwa siapa yang diangkat menjadi pejabat tertentu harus benar-benar siap bekerja untuk rakyat dan menyelaraskan visi-misi pemerintah. Harus lebih teliti lagi menentukan siapa pejabat yang diangkat, apalagi yang berada di garda terdepan,” katanya.
Persoalan administrasi rekomendasi BBM tersebut juga disebut berkaitan dengan berkas nelayan yang telah diserahkan kepada pihak kelurahan.
Menurut informasi yang disampaikan Iskandar, Lurah Sikeli sebelumnya telah melakukan konsultasi dengan Dinas Perikanan terkait proses rekomendasi BBM nelayan.
Dalam konsultasi tersebut, disebut ada 13 berkas nelayan yang dibawa. Namun, berkas nelayan yang sebelumnya telah diserahkan kepada kantor kelurahan pada masa kepemimpinan lurah terdahulu disebut tidak ikut dibawa.
Hal itu membuat sebagian nelayan masih menunggu kepastian mengenai proses rekomendasi BBM yang mereka butuhkan.
Iskandar meminta persoalan tersebut segera ditelusuri sehingga seluruh masyarakat yang telah menyerahkan berkas mendapatkan kejelasan.
Ia juga mengatakan persoalan pelayanan tersebut menjadi alasan dirinya menyampaikan protes kepada pemerintah daerah.
“Itu sekaligus saya protes Pak Bupati, protes lurah yang dia lantik, dan juga memastikan bahwa masyarakat Pulau Sagori itu harus segera terlayani, karena itu konstituen,” ujar Iskandar.
Iskandar turut menyinggung dukungan masyarakat Pulau Sagori terhadap Bupati Bombana dalam kontestasi politik sebelumnya.
Menurut Iskandar, dirinya pernah mengantar Bupati Bombana ke Pulau Sagori.
“Pak BUR itu menang telak di Pulau Sagori. Saya mengingatkan Pak BUR seperti itu karena saya mengantar dia di Pulau Sagori dahulu,” katanya.
Meski demikian, Iskandar menegaskan persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini adalah kebutuhan pelayanan pemerintah.
Ia meminta pemerintah memastikan proses administrasi rekomendasi BBM bagi nelayan Pulau Sagori segera dituntaskan.
Jika terdapat dokumen yang belum lengkap, masyarakat harus mendapatkan penjelasan mengenai kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, proses pelayanan diminta segera diselesaikan.
Bagi nelayan Pulau Sagori, persoalan BBM bukan sekadar urusan administrasi. Ketersediaan BBM menentukan apakah mereka dapat mengoperasikan perahu dan kembali mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Karena itu, Iskandar meminta pemerintah tidak membiarkan nelayan terus menunggu tanpa kepastian.
